DPRD Jatim Berharap Ada Penambahan Sekolah Inklusi Untuk Kaum Difabel

SURABAYA (Suarakawan.com) – Anggota E DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari bersyukur Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjalankan program pro kerakyatan di Jawa Timur dalam masa awal kepemimpjannya. Menurut politIsi PDI Perjuangan, dari visi misi yang dibacakan, program bebas SPP bagi SMA dan SMK negeri merupakan terobosan yang cukup bagus di dunia pendidikan.

“Saya menyampaikan Selamat datang dan Selamat berjuang bersama kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Dardak. Ada banyak program-program Kerakyatan yang ditujukan pada masyarakat Jatim. Dan di Tahun Ajaran Baru ini Program Bebas SPP bagi SMA dan SMK Negeri segera akan diluncurkan, dimana besarannya akan diatur lebih lanjut melalui Pergub,” kata Agatha Retnosari, Selasa (19/2).

Menurut Agatha, selain pendidikan gratis, pihaknya berharap Gubernur Khofifah juga memperhatikan kaum difabel di Jatim. Karena itu, Pemprov Jatim harus menambah jumlah sekolah inklusi tingkat SMA bagi kaum difabel dan pendidikan khusus.

“Ini satu titik terang, bagi pendidikan menengah atas di Jatim, saya berharap dalam 5 tahu ke depan pendidikan bagi anak-anak difabel dan berkebutuhan khusus juga akan mendapatkan perbaikan. Mengingat, saat ini sekolah inklusi tingkat SMA di Jatim masih minim sehingga perlu ditingkatkan jumlahnya,” harap politisi asli Surabaya.

Selain itu, lanjut Agatha, Pemprov Jatim dibawah kepemimpinan Khofifah diharapkan memperhatikan kesejahteraan GTT dan PTT yang dirasa masih kurang. “Terlebih di Surabaya, agar bisa menampung siswa ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dari SMP-SMP inklusi yang ada di Surabaya. Juga kesejahteraan para GTT/PTT SMA/SMK bisa terus diperhatikan,” kata vokalis Komisi E DPRD Jatim.

Ia juga mendorong agar Pemprov Jatim menciptakan regulasi yang dapat mendorong Dinas Pendidikan Jatim bisa menyiapkan skill lulusan siswa SMA maupun SMK. Kompetensi itu sangat diperlukan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang membutuhkan penguasaan teknologi.

“Program-program Provinsi Jatim Yang pro Revolusi Industri 4.0 ke depan Pemprov bersama DPRD Prov Jatim perlu segera memikirkan regulasi-regulasi untuk mendukung perkembangan Revolusi Industri 4.0 serta menyiapkan SDM-SDM muda Jatim dengan ketrampilan sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. Semoga Jatim mampu menjadi pilot project nasional,” pungkas caleg DPRD Jatim dari Dapil Surabaya itu. (aca)