DPRD Dorong Pemprov Dan Pusat Bantu Intervensi Penyelesaian Frontage Road Sidoarjo

70 views

SURABAYA (Suarakawan.com) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim meminta dan mendorong agar Pemprov Jatim, pemerintah pusat untuk merealisasi pembangunan frontage road di Sidoarjo. Pasalnya, keberadaannya sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan di Sidoarjo.

Anggota DPRD Jatim, Anik Maslachah ditemui di DPRD Jatim, Kamis (10/10) mengatakan selama ini tersendatnya pembangunan frontage road tersebut dikarenakan kendala pada pembebasan lahan. “Kami berharap Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab Sidoarjo bersinergi untuk mengatasi permasalahan tersebut,”ujar Anik yang juga ketua Fraksi PKB ini.

Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan. “Pemerintah bisa melakukan intervensi untuk merealisasi demi kepentingan umum dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Kami berharap dan mendorong penuh agar pembangunan frontage road di Sidoarjo bisa terealisasi. Mengingat saat ini Masyarakat Sidoarjo sangat membutuhkan,”pungkas Anik yang juga politisi asal Dapil Sidoarjo ini.

Sekedar diketahui, Frontage road  yang akan dibangun di Sidoarjo ini melewati tanah milik warga, 31 perusahaan, dan TNI AL. Dari 31 perusahaan, 11 perusahaan bersedia menghibahkan tanahnya untuk frontage road. Sementara 20 perusahaan, TNI AL, sejumlah warga masih belum bersedia membebaskan tanahnya. Meskipun jalan frontage ini tidak terlalu panjang, hanya 9,2 km, namun proses pembebasan lahan mengalami kendala.

Diketahui juga data-data FR yang berhasil dihimpun, kebutuhan lahan 254 berkas. Sudah bebas 60 berkas, yang belum bebas 194 berkas. Lokasi lahan di 8 desa, Kedungrejo, Waru, Sawotratap, Gedangan, Sruni, Tebel, Banjarkemantren dan Buduran. Kendala-kendalanya, lahan tumpang-tindih dengan PT KAI, menunggu hibah, nilai appraisal ditolak sebagian pemilik lahan dan masih ada lahan perusahaan yang belum dihibahkan. (aca)

Posting Terkait