DPRD : Di 2019 Tidak Ada Alasan Anak Jatim Tak Sekolah

SURABAYA (Suarakawan.com) – Wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah yang telah dicanangkan pemerintah melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, nampaknya bakal segera terwujud di Jawa Timur. Pasalnya, pendidikan tingkat SMA/SMK yang selama ini belum dapat dicover sepenuhnya oleh Pemprov Jatim akan segera digratiskan pada tahun 2019 mendatang.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PAN, Agus Maimun ditemui di ruang kerjanya DPRD Jatim, Rabu (7/11) mengatakan bahwa Pemprov Jatim pada tahun 2019 telah berkomitmen untuk memenuhi akses keadilan di bidang pendidikan melalui pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK di seluruh Jatim. “Kami ingin pastikan pada tahun 2019 mendatang, tidak boleh ada lagi anak Jatim yang tak sekolah hanya karena kendala biaya. Sebab Pemprov Jatim telah menggratiskan pendidikan SMA/SMK,” ujar Agus Maimun yang juga ketua Fraksi PAN Jatim.

Diakui Agus, pendidikan gratis SMA/SMK ini merupakan prioritas dari visi-misi Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa. Bahkan dalam pembahasan APBD Jatim 2019 alokasi anggaran untuk hal-hal yang berkaitan dengan fungsi pendidikan ditaksir mencapai Rp.12 triliyun dari total belanja daerah sebesar Rp.31 triliyun. “12 triliyun itu bukan hanya untuk menggratiskan SMA/SMK tapi juga untuk tunjangan 21 ribu GTT dan PTT yang belum dapat tunjangan karena yang baru bisa dicover Pemrprov Jatim baru 8 ribuan,” ujar Agus Maimun yang juga akan maju Caleg DPR RI dapil Bojonegoro-Tuban ini.

Program Nawabhakti Cita lain yang masih berkesinambungan dengan program Pakde Karwo dan diakomodir di APBD Jatim 2019, kata Agus Maimun adalah transportasi di daerah terluar khususnya di kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep. “Sesuai aturan RPJMD Gubernur Jatim terpilih, baru akan dibahas setelah dia dilantik 6 bulan berjalan. Jadi optimalisasi program Nawabhakti Cita baru bisa optimal di tahun 2020,” pungkas Agus Maimun. (aca/rur)