DPR Minta Kemenag Desak Pemerintah Arab Saudi Untuk Menambah Alat Biometrik

SURABAYA (Suarakawan.com) – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta dan mendorong kepada Menteri agama (Menag) untuk segera melakukan negoisasi ke kerajaan Arab saudi, untuk segera menyediakan peralatan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata)  haji yang akan ditempatkan di seluruh Imigrasi di Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Aminuddin ditemui di Surabaya, Kamis (3/1) mengatakan dimana alat rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) setiap orang membutuhkan waktu 15 menit dan karena keterbatasan jumlah alat, selama ini terjadi antrian yang panjang.

“Seandainya hal ini bukan urusan syariat agama, saya usulkan boikot. Kalau alat itu tidak ditempatkan di imigrasi. Biar Arab Saudi merasakan bagaimana dampak terhadap kebijakan itu, terutama pendapatan,” ujar anggota Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPR RI.

Lebih lanjut, pihaknya kecewa dengan pemberlakuan dan pelayanan biometrik Haji dan umroh di surabaya Jatim, karena saat mengurus biometrik haji dan umroh tersebut tidak ada fasilitas kursi sehingga terjadi antrian calon jamaah haji dan umroh.

Maka itu pihaknya, meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melobi Kerajaan Arab Saudi agar bersedia menempatkan alat perekam biometrik di semua kantor imigras. Hal ini untuk mengurangi terjadinya antrian panjang bagi calon jamaah, karena setiap hari ada 1.500 calon jamaah di Jatim yang akan mengurus biometrik.

Hasan mengaku baru mengetahui ada perekaman biometrik ketika akan berangkat umroh dari Surabaya. Di Jawa Timur, kata dia, hanya memiliki dua alat yaitu ditempatkan di Surabaya dan Malang. “Bagaimana kalau alat ini cuma ada satu, begitu tersiksanya orang Islam yang akan umrah dan haji. Apalagi orangnya asalnya dari pedalaman. Idealnya semua Imigrasi harus ada alat biometrik atas saran menteri agama RI,”ujarnya.

Menurutnya, Kerajaan Arab Saudi harus benar-benar memperhatikan masalah ini. “Arab Saudi pasti paceklik di Mekkah dan Madinah. Kalau Indonesia tidak haji dan umroh. Karena estimasi umroh tiap tahun 1 juta dan haji 250 juta antara regular dan plus. Dan mayoritas jamaah Indonesia memakai hotel bintang lima,” katanya.

Ia menambahkan, untuk menyelesaikan masalah aturan pemberlakukan biometrik haji dan umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Pihak komisi VIII DPR RI akan segera memanggil dan mengundang menteri Agama, serta Dirjen Haji. “Dengan adanya pemanggilan tersebut polemik dan keresahaan jamaah dapat terselesaikan,”pungkasnya. (aca)

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Post