Double Track SMA Terancam Gagal Terlaksana, Komisi E Akan Panggil Diknas Jatim

SURABAYA (Suarakawan.com) – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akan memanggil Kadiknas Jatim terkait perkembangan realisasi pelaksanaan program double track SMA/SMK di Jatim. Pasalnya pelaksanaan program Double Track belum ada kejelasan petunjuk teknisnya.

Untuk diketahui, SMA double track adalah program tambahan pelajaran kejuruan seperti halnya SMK, sehingga murid yang lulus memiliki keahlian dan biaa langsung bekerja. Seperti halnya keahlian memasak, menjahit, dan masih banyak lagi kejuruan lainnya.

Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim, Hery Sugiono mengaku dari pertemuan dengan kepala sekolah dan Dinas Pendidikan di kabupaten/kota beberapa hari sebelumnya, program SMA double track belum berjalan. Padahal tahun ajaran 2018 sudah berjalan dan hampir habis. “Kelihatan dari pertemuan dengan sekolah dan dinas pendidikan di kab/kota menunjukkan belum pasti dikerjakan. Ini tahun ajaran sudah berjalan,” ujarnya.

Hery Sugiono yang juga Politisi asal Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, bahwa tidak berjalannya SMA double track karena dalam Memory of Understanding (MoU) antara Dinas Pendidikan dengan beberapa perguruan tinggi belum ada petunjuk teknis pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan perguruan tinggi tidak tahu langkah yang harus dikerjakannya.  Perguruan tinggi hanya mengajari guru yang punya basic sesuai jurusan secara kilat.

Bahkan dari hasil kunjungan di SMA swasta di Lamongan yang mengajukan program double track merasa bingung dalam pelaksanaannya. “Dari perguruan tinggi yang ditunjuk ke sekolah yang mau melaksanakan program double track belum ada petunjuk teknisnya. Apakah yang mengajar dari perguruan tinggi semua, atau bagaimana,” kata Hery.

Jika memang sekolahannya yang mengajukan tenaga didik sendiri, maka harus dapat memenuhi persyaratannya yakni guru tersebut harus lulusannya S1 yang linear dengan jurusan dibutuhkan. Selanjutnya dididik secara kilat oleh perguruan tinggi yang ditunjuk.

“Guru-guru yang disyaratkan hampir tidak punya. Misalnya sekolah X mengajukan double track tata boga, maka harus punya guru S1 tata boga. Lha sekolah yang mengajukan double track ini tidak punya guru itu, sehingga siapa yang mau ngajar,” tuturnya.

Pihaknya juga, memastikan bahwa saat ini sudah ada Pergubnya dan alokasi anggaran karena sudah dilakukan MoU dengan perguruan tinggi. Maka perlu ada kejelasan dari Dinas Pendidikan karena kepala sekolah di daerah tidak berani bertanya langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rahman. “Kita akan panggil kadiknas. Karena sekolah di daerah mau tanya ke dinas pendidikan provinsi tidak berani tapi tidak mampu melaksanakan. Walaupun pengajuan sudah disetujui,” pungkasnya. (aca/rur)