Ditolak Warga, Direktur PDAM Surabaya Mujiaman Terpilih Sebagai Ketua RW III Dukuh Kupang

24 views

Surabaya, suarakawan.com – Kendati sempat mendapat penolakan warga atas pencalonan Dirut PDAM Surabaya Mujiaman sebagai Ketua RW III Dukuh Kupang, namun akhirnya Mujiaman terpilih kembali.

Mujiaman terpilih kembali menjadi Ketua RW III Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis di Balai RW III, Jalan Dukuh Kupang XXX, Sabtu (23/11) malam. Mujiaman mendapatkan tiga suara dari empat RT yang mengikuti pemilihan tersebut. Ida Fardiana mendapatkan satu suara, sedang Sugeng Prajitno dan Yoesoef MS kosong. Pemilihan Ketua RW ini disaksikan oleh Lurah Dukuh Kupang Fahmi.

Sehari sebelumnya, warga termasuk dua calon Ketua RW, Sugeng Prajitno dan Yoesoef MS, menolak pemilihan Ketua RW III karena seolah hanya memunculkan satu calon petahana, yakni Mujiaman. Penolakan itu karena panitia tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga. Dua hari sebelum pemilihan, Kamis (21/11) pagi, panitia baru menempelkan pengumuman.

“Pemilihan ketua kampung semestinya harus disosialisaikan ke semua warga. Ternyata, ini tidak ada sosilaisasi atau pengumuman sama sekali. Yang kita persoalan, saya ini calon malah dapat formulir dari RW lain. Waku saya berikan  ke RT malah ditolak, katanya  sudah ada calon lain, Pak Mujiaman,” ujar Sugeng Prajitno, warga RT 4 Dukuh Kupang.

Calon lainnya, Yoesoef  MS mengaku hanya ingin pemilihan Ketua RW yang semestinya marak, bisa dimarakkan lagi di Dukuh Kupang. Sementara penjaringan calon ketua dilakukan slintutan. Berbeda dengan pemilihan Ketua RT beberapa waktu lalu yang disosialisasikan.

“Harusnya kan, yang namanya panitia 3 itu menjaring warga untuk nyalon dengan door to door mencari calon. Perkara tidak mau, itu kan urusan nanti. Saya ini ingin maju, karena ada yang tidak beres. Hanya ingin menjalankan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. Tapi karena sudah ada gelagat tidak baik dan setingan, ngotot pun tetap kalah,” sambung Yoesoef.

Alasan lainnya, pencalonan kembali Mujiaman karena dinilai melanggar etika dan norma. Meskipun hal itu tidak tertuang dalam syarat calon pengurus RW. Namun warga melihat ada dua aturan yang dilanggar, tapi diabaikan. Antara lain tidak menjabat sebagai lurah atau perangkat kelurahan setempat. Lalu tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya, dan bukan merupakan anggota sah satu partai politik dengan dibuktikan surat pernyataan.

“Yang kita persoalkan adalah  etika, norma hukum tidak tertulis. Apa yang dilarang tidak harus dicantumkam. Contohnya  SMA, misal syarat yang tertulis SMA, kita punya logika STM boleh, SMK boleh, SMEA boleh, sarjana apalagi. Sebaliknya kalau yang dilarang lurah karena jabatanya,” urai LS Darwanto, mantan Ketua RW III dua periode.

Menurutnya, jabatan lurah adalah jabatan terendah yang dilarang dalam aturan persyaratan calon Ketua RW, apalagi jabatan di atasnya. Sementara Dirut PDAM  Surabaya setara dengan jabatan kepala dinas.

“Itu adalah norma-norma yang tida tertulis.  Memang tidak ada tulisan dan tidak perlu dibacakan lagi. Cuma bagaiman norma menjadi pertimbangan. Tapi kalau itu dianggap tidak dipermasalahkan dan tetap diperbolehkan, itu kewengan penguasa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa,” jlentrehnya.

Menurutnya, ia hanya mengingatkan, dengan kesibukkannya sebagai Dirut PDAM  lebih baik konsentrasi dengan pekerjaan yang lebih ribet.

“Warga sendiri tidak ambisi,…. tidak dijalankan sama sekali, semisal Rembug Warga yg melibatkan tokoh-tokoh masyarakat secara luas selain Ketua RT dan pengurus saja. Karena sudah terjadi, ya sudah mau apalagi. Semoga amanah ini bisa dijalankan dengan baik,” pungkasnya. (ziz/pro)

dirut PDAM Ketua RW

Posting Terkait