Didesak Beri Amnesti Nuril Baiq, Jokowi Malah Sarankan PK ke MA

Jakarta (Suarakawan.com) – Sekelompok aktivis yang tergabung dalam Koalisi Save Ibu Nuril mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/2018). Mereka mendesak Presiden Jokowi memberi amnesti kepada Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan seksual yang justru divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA).

Presiden Jokowi tidak berada di Istana karena tengah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Akhirnya, mereka diterima Staf Ahli Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Ifdhal Kasim. Dalam pertemuan itu, koalisi menyerahkan surat yang berisi permohonan agar Jokowi memberi pengampunan pada Nuril. Selain itu, mereka juga membawa hasil petisi #AmnestiUntukNuril yang sudah digalang lewat situs change.org. Hingga saat ini, petisi itu sudah ditandatangani lebih dari 90.000 warganet.

Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu dalam petisinya itu menyoroti putusan MA yang menyatakan Nuril bersalah atas penyebaran percakapan asusila atasannya. Selain diputus bersalah oleh MA, Nuril juga dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta.

Menurut dia, MA telah abai terhadap fakta bahwa Baiq Nuril merupakan korban pelecehan oleh atasannya atau Kepala Sekolah SMA 7 Mataram pada 2014. Ia mengingatkan, hakim seharusnya terikat pada Peraturan MA (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum.

Sementara itu, Jokowi mendukung proses hukum yang dihadapi Baiq Nuril. Jokowi berharap agar peninjauan kembali (PK) nantinya bisa memberikan keadilan bagi Nuril. Hal itu disampaikan Presiden usai blusukan di Pasar Sidoharjo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin (19/11/2018).

Jokowi menegaskan, semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian pula dirinya sebagai Presiden.

“Sebagai kepala pemerintahan, saya tidak mungkin, tidak bisa mengintervensi putusan itu. Ini yang harus diketahui terlebih dahulu,” ujar Jokowi.

Jokowi melanjutkan, masih ada proses hukum yang dapat ditempuh Baiq, yakni PK ke MA. Apabila peninjauan kembali telah diajukan, maka Presiden Jokowi berharap MA memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

“Kita berharap nantinya melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nuriil mencari keadilan,” ujar Jokowi.

Namun apabila melalui keputusan PK, Baiq Nuril masih juga belum mendapat keadilan, Presiden mempersilahkannya untuk langsung mengajukan grasi kepada dirinya.

“Seandainya nanti PK-nya masih belum mendapatkan keadilan, bisa mengajukan grasi ke Presiden. Memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden, nah nanti itu bagian saya,” ujar Jokowi.

Ia menegaskan, sekali lagi bahwa hukum di Indonesia mempunyai proses dan tahapan yang tidak boleh diintervensi oleh siapa pun dan dilompat-lompati.

Baiq Nuril adalah mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB. Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila. Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Rupanya, MA memvonis sebaliknya, yakni memvonisnya bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta.(kcm/ziz)

Tag: