Di DPRD Jatim, Gemas Desak Agar RUU P – KS Segera Disahkan

52 views

SURABAYA (Suarakawan.com) – Puluhan massa yang dari Gerakan Masyarakat Jawa Timur (Gemas Jatim) melakukan aksi di depan DPRD Jatim, selasa (17/9) kemarin. Mereka mendesak agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) disahkan oleh DPR RI.
Massa pun menilai bahwa RUU P-KS terkesan diulur dengan berbagai alasan yang kurang masuk akal.

Dalam pengamatan Gemas, telah terjadi penyebaran fitnah yang sistematis dan meluas dalam bentuk propaganda yang membelokkan substansi dari RUU P-KS dalam bentuk ujaran-ujaran yang negatif dan penuh kebencian.

Hal ini disampaikan Koordinator Gemas Jatim Nunuk Fauziyah ditengah aksi. Pihaknya menjelaskan bahwa awal tahun 2019, beredar di sosial media yang menuduh secara ekstrim bahwa RUU P-KS itu pro zina dan LGBT, dua kata yang menghasut publik untuk menolak pengesahan RUU tersebut.

“Saat ini, tuduhan itu diperluas menjadi lebih ekstrim lagi, bahwa RUU P-KS dituduh sebagai semangat kebebasan seksual yang diusung kelompok feminis untuk membuka pintu-pintu kemaksiatan, dan pelecehan terhadap syariat Islam dan Pancasila,” katanya.

Tuduhan-tuduhan tersebut, lanjut Nunuk, tentu saja melukai hati korban, membuat banyak orang ketakutan, bahkan lebih menakutkan dari kasus kekerasan seksual itu sendiri. Dampak fitnah tersebut, banyak orang menolak pengesahan RUU P-KS tersebut. “Kami minta DPRD Jatim ikut juga mendorong agar RUU P-KS disahkan segera,” terangnya.

Ketua fraksi PKB DPRD Jatim, Anik Maslachah yang langsung menerima unjuk rasa di DPRD Jatim mengatakan bagi FPKB Jatim, penuntasan RUU P-KS menjadi manivestasi kebijakan khusus untuk memberantas tindak pidana kekerasan seksual dengan menghadirkan hukum restorative yang merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi seluruh warganya.

Khusus di Jatim, sambung wanita yang asli Sidoarjo ini, bahwa mendorong agar di Jatim diadakan pengadaan shelter dan layanannya melalui APBD Jatim di beberapa titik strategis.

“Kami juga mendorong mengkomunikasikan dan mendorong Kapolda Jatim untuk standart layanan di UPPA Polres se Jatim yang responsive gender dan hak anak-anak. Selain itu, kami juga mendorong Pemprov Jatim agar perlu difasilitasi di setiap bakorwil untuk perlu adanya pendampingan,” tandas Anik yang juga mantan Ketua Komisi C DPRD Jatim ini.

Sementara itu, salah satu anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai PDIP Perjuangan Hari Putri Lestari mengatakan tak kunjung disahkannya RUU P-KS tersebut bisa dikatakan telah mempermainkan dan menyakiti perasaan seluruh korban di Indonesia. “Bagi kami RUU P-KS memberikan payung hukum untuk dapat mencegah dampak kekerasan seksual yang berjangka Panjang,” ungkapnya.

Diungkapkan oleh wanita yang juga aktivis perburuhan ini, RUU P-KS adalah solusi atas situasi darurat kekerasan seksual. Dimana dari data Komnas perempuan merilis catatan tahun 2018 jumlah kekerasan seksual naik menjadi 406.178 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 348.466. “Dan di Jatim menduduki peringkat ke 2 terbanyak kasus kekerasan,”pungkasnya. (Aca)

Posting Terkait