Debat Perdana Capres-Cawapres RI Minim Serangan

Tidak ada komentar 102 views

Jakarta (suarakawan.com) – Debat perdana capres dan cawapres mengangkat tema hukum, korupsi, hak asasi manusia (HAM), dan terorisme yang digelar Kamis (17/01/2019) malam didominasi pemaparan visi dan misi kedua pasangan tanpa banyak aksi saling menyerang.

Tercatat hanya sekali kedua kubu saling serang yakni pada babak kedua pada saat membahas topik hukum dan HAM dimana kubu 02 mengambil amplop pertanyaan yang meminta kedua pasangan memaparkan strateginya dalam membenahi kondisi aturan hukum yang tumpang tindih.

Prabowo mempertanyakan adanya kasus penegakan hukum yang berat sebelah dan menyinggung kasus kepala daerah yang menyatakan dukungan kepada kubunya kemudian dipersekusi dan diproses hukum, sementara kepala daerah yang menyatakan hubungan ke kubu 01 tidak diproses hukum.

Jokowi membantah tuduhan itu dan langsung menyatakan kalau kubu 02 merasa tidak mendapatkan perlakuan hukum yang adil ada mekanisme dan prosedur hukum yang bisa ditempuh. Jokowi langsung menyinggung kasus hoaks yang melibatkan juru kampanye kubu 02, Ratna Sarumpaet.

“Negara kita ini negara hukum, ada prosedur dan mekanisme hukum, kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum. Jangan grasa grusu misal ada juru kampanye Prabowo Sandi yang mengaku dianiaya sampai babak belur, malah konferensi pers. ternyata belakangan ketahuan operasi plastik.”

Debat kembali memanas saat Jokowi mempertanyakan soal komitmen antikorupsi Prabowo dengan merujuk data ICW, yang menunjukan Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo, termasuk yang paling banyak mencalonkan bekas napi korupsi.

Prabowo awalnya menjawab, ia belum memperoleh data itu dan mempersilakan Jokowi ‘melaporkan’ temuan itu. Jika memang terbukti, lanjutnya, dia akan menghukum calon legislatif tersebut dan mengirimnya sendiri ke penjara.

Setelah diberi penjelasan lebih jauh oleh Jokowi tentang data ICW, Prabowo menjawab, “ada prosesnya.”

“Ini demokrasi, kita buka saja kepada rakyat. Apakah akan dipilih. Kalau misalnya rakyat memilihnya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan lain, sementara korupsinya mungkin tidak seberapa… ”

Selanjutnya kubu 01 mengambil kesempatan pertama dan mendapat pertanyaan “untuk menduduki jabatan publik sering kali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi kerap tak terhindarkan. Apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini.”

Jokowi menawarkan strategi yang mengedepankan prinsip rekrutmen pejabat publik harus berbasis kompetensi bukan finansial dan nepotisme. Perekrutan harus dilakukan secara transparan dan sederhana serta memiliki standard yang jelas.

Cara ini diyakini Jokowi dapat menghasilkan pejabat publik yang baik dan terpercaya.

“Contoh rrekrutmen ASN kita, itu dilakukan secara terbuka, semuanya bisa kita cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus,” ucapnya.

Sementara Prabowo Subianto kembali menegaskan akar permasalahan mengapa banyak pejabat pemerintah yang korupsi adalah minimnya gaji pejabat. karena itu dia berjanji akan memperbaiki kualitas hidup aparat birokrat dan penegak hukum dengan menaikan penghasilan mereka.

“Perlu ada langkah kongkrit dan segera. Gimana gubernur dengan gaji 8 juta harus mengelola Jawa Tengah yang wilayahnya lebih luas dari Malaysia. Saya kira kalau kita benar-benar niat [memberantas korupsi] kita harus berani lakukan terobosan supaya penghasilan pejabat sangat besar.”

Prabowo menjelaskan cara menaikan anggaran bagi pejabat pemerintah adalah dengan menaikan tax ratio atau rasio pajak.

“Tax ratio Indonesia saat ini hanya 10 persen. Saya akan kembalikan ke 16 persen. Kita akan dapat minimal 60 miliar dollar,” ucapnya.

Prabowo menambahkan jika gaji dan fasilitas pejabat sudah tinggi dia berjanji akan bersikap tegas kepada pejabat yang menyimpang.

“Kalau dia (koruptor) korupsi harus ditindak sekeras-kerasnya. Kita taruh di mana tuh, di pulau terpencil, suruh tambang pasir setiap hari,” ucap Prabowo.

Pernyataan itu langsung dibantah Jokowi. Ia menyatakan, penghasilan pegawai sipil negara saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Namun Prabowo menilai tunjangan itu tidak cukup.
Atasi terorisme lewat pendekatan agama dan investasi angkatan perang

Terkait isu terorisme, kedua pasangan memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Keduanya sepakat mengenai deradikalisasi pihak-pihak yang terpapar paham terorisme, namun memiliki pendekatan yang berbeda.

Pasangan Prabowo-Sandi lebih mengutamakan pendekatan keamanan. Dalam debat, capres Prabowo mengatakan bahwa untuk mengatasi terorisme, negara harus kuat.

“Kita harus kuat dan tadi kita harus swasembada pangan, tidak boleh tergantung bangsa lain, energi, air, diperkuat dan angkatan perang kita harus kuat. Polisi kita harus kuat. Intelijen kita harus kuat.”

Ia lalu menyampaikan perlunya investasi besar-besaran di bidang keamanan. “Kita harus bisa mendeteksi sebelum terjadi terorisme. Jangan menunggu. Jadi perlu investasi. Ini perlu.”

Lebih lanjut ia menilai, “Saya merasa, ya ini bukan salah siapa-siapa, mungkin kelengahan banyak pemerintah, tetapi saya akan meningkatkan investasi di bidang polisi, intelijen, dan angkatan bersenjata, angkatan perang kita harus kita perkuat.”

Sementara kubu Jokowi-Ma’ruf Amin menekankan pendekatan sosial keagamaan. Mereka menyebut perlunya upaya untuk mengembalikan individu yang terpapar paham terorisme ke jalan yang lurus.

“Oleh karena itu caranya adalah apa yang menyebabkan dia menjadi radikal. Kalau itu karena paham keagamaan yang menyimpang, maka yang harus kita doktrinkan, bagaimana kita meluruskan paham keagamaannya yang menyimpang itu,” jelas Ma’ruf Amin.

Di sisi lain, Amin mengatakan, jika paparan itu disebabkan faktor sosial-ekonomi maka pendekatannya harus berbeda.

“…Pendekatannya melalui pemberian lapangan kerja, dan santunan yang bisa mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus. Saya kira ini yang harus kita kaji, kenapa dia menjadi radikal.”

Debat perdana ini akan dilanjutkan dengan debat kedua, yang akan diselenggarakan pada 17 Februari 2019. Debat tersebut akan membahas tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. Berbeda dengan debat sebelumnya, debat kedua ini hanya akan melibatkan dua capres, Jokowi dan Prabowo.(jpn/gus)