Dapat Remunerasi, DPRD Jatim Minta Kinerja ASN Harus Ditingkatkan Di Pelayanan Publik

SURABAYA (Suarakawan.com) – Gubernur Jatim Soekarwo diakhir masa jabatan akan memberi kado terindah bagi pegawai di lingkungan Pemprov Jatim yakni berupa remunerasi (payment). Tak ayal, kabar tersebut disambut hangat puluhan ribu pegawai karena pendapatan atau gaji mereka akan naik signifikan berdasarkan beban kerja masing-masing.

Sayangnya, realisasi program yang sangat dinanti puluhan ribu ASN itu kurang ditunjang dengan perencanaan anggaran yang baik karena kondisi keuangan dalam RAPBD Jatim 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018 ini akibat fluktuasi ekonomi global yang melanda berbagai belahan dunia.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Suhartono mengapresiasi upaya Gubernur Jatim merealisasikan program remunerasi gaji pegawai di lingkungan Pemprov Jatim di akhir masa jabatannya yang berakhir pada 12 Februari 2019 mendatang. “Remunerasi ini adalah kado terakhir dari Pakde Karwo (Soekarwo) bagi pegawai di lingkungan Pemprov Jatim,” ujar politisi asal Fraksi PKS DPRD Jatim, Jumat (19/10).

Ia berharap kinerja ASN paska diberlakukan remunerasi harus menjadi lebih baik khususnya dalam pelayanan publik. “Jangan sampai gaji naik tapi tidak dibarengi dengan perbaikan kinerja,” kata mantan anggota DPRD Kota Surabaya ini.

Kendati demikian, Suhartono juga mengingatkan bahwa konsekwensi dari remunerasi, salah satunya yakni belanja modal yang memiliki prospek penambahan aset Pemprov Jatim akan menjadi kecil sehingga neraca aset tak mengalami perubahan di tahun 2019.

“Karena anggaran banyak terserap untuk remunerasi otomatis belanja modal yang punya prospek penambahan aset menjadi sangat kecil. Sehingga neraca aset hanya untuk memenuhi beban realibilitas saja. Ini tentu akan menjadi pil pahit yang harus diterima Gubernur Jatim terpilih,” beber Suhartono.

Terpisah, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Anom Surahno menyatakan remunerasi itu merupakan amanat UU ASN, dimana pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS/ASN serta menjamin kesejahteraan PNS/ASN. Komponen gaji yang diterima PNS hanya terdiri dari 3 macam yaitu gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

“Anggaran yang dibutuhkan untuk remunerasi gaji pegawai sebenarnya tidak terlalu besar. Sebab, dengan diberlakukannya remunerasi akan berdampak penghilangan TPP lembur dan tunjangan daerah yang setiap bulan diterima ASN karena ada tambahan kinerja berdasarkan point yang diatur dalam UU No.4 tahun 2015 tentang ASN,” pungkas Anom Surahno (aca)