Calon Sekdaprov Jatim Masih Wewenang Gubernur Soekarwo

SURABAYA (suarakawan.com) – DPRD Jawa Timur pastikan calon pengganti Sekdaprov Ahmad Sukardi yang purna tugas Agustus 2018 mendatang masih menjadi wewenang Gubernur Jatim Soekarwo yang selanjutnya diajukan kepada presiden melalui menteri dalam negeri.

Wakil ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar mengatakan, meski sudah terpilih gubernur baru, Khofifah Indar Parawansa, namun kewenangan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur masih tetap dipegang penuh Gubernur Jatim Soekarwo hingga 12 Februari 2019 nanti.

“Posisi sekretaris daerah Jawa Timur yang akan ditinggal pensiun Ahmad Sukardi Agustus nanti, rekruitmenya akan difasilitasi oleh Soekarwo dengan transparan dan tanpa intervensi apapun,” ujar Iskandar dikonfirmasi, Rabu (11/7).

Nama calon Sekdaprov diajukan ke Pansel yang selanjutnya disetujui oleh pemerintah pusat melalui KASN. Dalam hal proses waktu berjalan perekrutan calon Sekdaprov, sangat wajar bila nantinya Soekarwo melakukan komunikasi dengan Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa.

“Sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan pemerintah provinsi Jatim yang berkelanjutan atau suistanable of change,” kata Iskandar,

Iskandar menegaskan, pasti ada komunikasi yang baik antara Soekarwo dengan gubernur baru yang dilantik Maret 2019 nanti, supaya ada kesinambungan yang baik.

Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini memastikan bahwa rekruitmen seleksi calon Sekdaprov Jatim berjalan dengan fair dan transparan. Mengingat dilakukan oleh Pansel yang berisi dari para akademisi. Iskandar juga meminta Pansel melaksanakan tugasnya dengan fair dan bersih dari kepentingan-kepentingan yang ada.

Tim Pansel diharapkan bekerja sesuai aturan perundangan yang berlaku untuk dasar perekrutan Sekdaprov seperti Peraturan Pemerintah 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Perpres 3/2018 tentang penjabat Sekretaris Daerah.

“Termasuk dalam menentukan syarat-syarat administrasi dan lain sebagainya. Jangan ada syarat lain diluar aturan yang ada,” pungkasnya. (aca/rur)