Belajar Simulasi Penghitungan Suara oleh PPK Dapil Surabaya 5

Hupmas, SURABAYA – Setelah melaksanakan Simulasi Pemungutan Suara (Pungra) pada tanggal 27 Januari 2019 lalu, Minggu (10/02/2019) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tergabung dalam daerah pemilihan (dapil) 5 yang meliputi Kecamatan Asemrowo, Benowo, Dukuh Pakis, Karangpilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Tandes, dan Wiyung laksanakan simulasi Penghitungan Suara (Tungra) di Aula Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri.

Acara dimulai dengan pemutaran video simulasi pemungutan suara yang selanjutnya dievaluasi oleh Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi dan anggota KPU Surabaya yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, Miftakul Ghufron.

“Secara keseluruhan simulasi pungra yang dilakukan kemarin sudah berjalan dengan baik. Dalam simulasi juga sudah dilakukan beberapa skenario seperti pemilih pindah pilih, pemilih yang tidak membawa formulir C6, dan simulasi dengan pemilih disabilitas. Namun ada beberapa catatan yang masih kurang. Seperti KPPS 2 harus kembali mengecek surat suara yang akan ditandatangani oleh KPPS 1. Jangan sampai surat suara yang diberikan ke pemilih ini dalam keadaan rusak atau tertukar dengan surat suara dari dapil lain.” jelas Nur Syamsi dalam penyampaian evaluasi.

Setelah evaluasi pungra, acara dilanjutkan dengan simulasi penghitungan suara (tungra). Simulasi pungra dibuat semirip mungkin dengan aslinya, mulai dari pembacaan seluruh surat suara mulai dari surat suara untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta DPD. Skenario dengan adanya interupsi dari saksi, pengambilan keputusan terkait surat suara yang telah salah coblos, serta coblos melebihi yang kolom. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan dari penyelenggara dalam mengantisipasi hal-hal seperti tersebut dan untuk mengetahui estimasi waktu untuk melaksanakan pungra tungra pada 17 April mendatang.

Diakhir sesi dilakukan evaluasi oleh seluruh peserta dan Anggota KPU yang hadir. Hal tersebut akan menjadi cacatan sendiri bagi KPU dan juga PPK agar menjadi bahan pembelajaran dan perbaikan ketika pelaksanaan sesungguhnya. (guh/esar)