SuaraKawan.com
Politik

Antisipasi Potensi Pelanggaran, KPU Surabaya Intensifkan Rakor

Hupmas, SURABAYA – Senin (03/11/2020) Jelang Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Surabaya tahun 2020, KPU Surabaya terus mengintensifkan koordinasi guna mengantisipasi potensi pelanggaran badan adhoc sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan.

Bertempat di Graha Swara Lantai 3 Kantor KPU Kota Surabaya Jalan Adityawarman nomor 87, KPU Kota Surabaya mengundang 31 Ketua dan Anggota PPK Divisi hukum dan pengawasan Se-wilayah Kota Surabaya.

Bertajuk Rapat Koordinasi (Rakor) Mengenai Antisipasi Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas, dibuka oleh Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi.

Nur Syamsi mengatakan seluruh PPK perlu saling suport sesuai dengan regulasi yang berlaku, karena pertanggung jawaban terkait potensi masalah berada di tangan seluruh divisi di badan adhoc.

“Lepaskan semua sekat divisi, berpadulah untuk mensukseskan 9 Desember, saling suport, jangan buat intrik diantara kita semua, yang salah kita ingatkan, yang berpotensi khilaf kita ingatkan,” jelasnya.

Nur Syamsi juga mengungkapkan seluruh divisi di PPK perlu menjalin soliditas yang baik. Tujuannya agar prinsip kolektif kolegial yang dijalankan dapat berjalan secara profesional.

“Dalam konteks menjaga integritas dan profesionalitas itu pegang kuat soliditas dulu, percuma integritas dan profesionalitas kalau kemudian soliditas teman-teman tercerai berai, karena dari soliditas itulah kemudian integritas, profesionalitas itu bisa dijaga,” pungkas Syamsi.

Setelah pembukaan, dilanjutkan dengan materi oleh Komisioner kPU Kota Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham. Agus Turcham menyampaikan materi ‘Menjaga Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilihan’.

Agus Turcham mengatakan, Rakor kali ini merupakan hasil refleksi KPU Surabaya terkait potensi permasalahan yang timbul akibat kurangnya komunikasi khususnya di divisi hukum.

“Ketika bapak ibu dilantik dan menandatangani pakta integritas, maka dengan sendirinya amanah yang njenengan terima itu harus dilaksanakan secara kolektif kolegial,” jelas Agus Turcham.

Selain itu, Agus Turcham juga menyebut, jelang pemilihan, PPK akan memiliki tugas lain untuk membantu badan adhoc lain yakni KPPS. Guna mengintensifkan hal tersebut, PPK perlu menjalin komunikasi yang baik kepada PPS terkait perekrutan KPPS agar tidak timbul potensi masalah di kemudian hari.

“Yang mana teman-teman KPPS merupakan warga yang berada di dalam TPS-TPS yang kecenderungannya pernah atau bahkan terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon,” pungkasnya. (trisna/hupmas)

Sumber : KPU Surabaya

Related posts

Serentak, KPU Surabaya Lantik KPPS

redaksi

2 BUKU TERBITAN KPU KABUPATEN PACITAN MAMPU GAMBARKAN DETAIL PROSES PEMILIHAN

redaksi

FGD Penyelenggaran Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)

redaksi