Antisipasi Gesekan, Polri Pantau Perang Tagar Soal Pilpres di Medsos

JAKARTA (suarakawan.com) – Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Rikwanto menyebut pihaknya terus mengamati perkembangan situasi keamanan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Ini dilakukan untuk mengantisipasi gesekan kelompok yang berbeda dukungan politik.

“Kita mengikuti perkembangan ke depan, kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) perlu terkendali,” ujar Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 7 Mei 2018.

Rikwanto mengungkapkan pengamatan turut dilakukan di media sosial. Kemunculan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden maupun #DiaSibukKerja menjadi perhatian Polri lantaran ramai diperbincangan di masyarakat.

“Masih banyak yang melontarkan pendapat, yang terjadi itu perang tagar, saling memberikan counter informasi,” beber dia.

Informasi yang berkembang di dunia maya dinilai penting sebagai pemetaan potensi keamanan di Tanah Air. Polri mesti siap bila ada masyarakat yang melapor apabila merasa telah dirugikan pihak lain.

“Ya kalau yang dirugikan itu akan melapor silakan saja dilaporkan, apabila cukup material itu dikatakan melanggar pidana ada rekaman videonya, kemudian ada saksinya, nah dari situ dianalisa apakah terjadi persekusi,” tutur dia.

Rikwanto menambahkan, perang tagar terkait Pemilihan Presiden 2019 sedianya diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Polri tak bisa melarang ekspresi masyarakat selama tak ada laporan maupun terjadi tindak pidana.

“Kita tidak bisa melarang mereka buat tagar, kalau memang sangat mengarah kepada perpecahan, permusuhan dan dalam konteks bukan lagi memperkenalkan kelompok dalam kaitan dukung-mendukung tapi hanya semangat perpecahan, nanti kita akan lihat penilaian Bawaslu,” pungkasnya. (mtv/rur)