Anggaran Tahapan Awal Pilwali Diusulkan Lewat PAK

Hupmas, SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai membahas kebutuhan anggaran pemilihan wali kota (Pilwali) tahun 2020 mendatang. Kebutuhan dana tersebut akan dicukupi pemkot melalui mekanisme hibah secara multi years (tahun jamak).

Ini menjadi kesepakatan bersama saat perwakilan KPU dan pemkot menggelar rapat di ruang rapat Asisten I Sekretaris Kota (Sekkota) Bidang Pemerintahan, Yayuk Eko Agustin, Rabu (3/7/2019). Komisioner KPU Surabaya dipimpin ketua Nur Syamsi, diikuti Divisi Teknis Muhammad Kholid Asyadulloh, Divisi Data dan Informasi Naafilah Astri Swarist, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Subairi, serta Divisi Hukum dan Pengawasan Soeprayitno.

Turut hadir, Sekretaris KPU Surabaya Sunarno Aristono. Dari pemkot sendiri selain Yayuk Eko Agustin, ada Kepala Bakesbang dan Linmas Eddy Christijanto, maupun perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko), serta Bagian Hukum.

Pada forum rapat, ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menyampaikan kebutuhan anggaran Pilwali 2020 sekitar Rp85 Miliar. Angka ini naik dibanding Pilwali sebelumnya sebesar Rp77 Miliar dan terserap sekitar Rp55 Miliar.

“Pada September 2019 tahapan awal Pilwali sudah mulai bergulir. Di antaranya sosialisasi sosialisasi. Ya tahun 2019 ini sudah butuh anggaran tapi tidak banyak,” terang Syamsi.

Merespon  hal ini, Asisten I Sekkota Bidang Pemerintahan Yayuk Eko Agustin menegaskan pada intinya pemkot siap mengalokasikan anggaran yang pencairannya akan melalui Bakesbang Linmas. “Selain KPU, Bawaslu juga kami minta ajukan,” kata Yayuk.

Yayuk menekankan penyusunan serta penggunaan anggaran memperhatikan aturan yang ada. Untuk penyusunan memperhatikan peraturan menteri keuangan. Termasuk mengenai Standart Satuan Harga (SSH).

Kepala Bakesbang dan Linmas Eddy Christijanto menambahkan, kebutuhan anggaran Pilwali untuk tahap awal 2019 ini akan diajukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2019. “Karena itu kami minta KPU secepatnya mengirimkan draft kebutuhan anggaran. Sehingga bisa secepatnya kami bahas bersama DPRD. Pembahasan PAK mulai antara akhir Juli atau awal Agustus,” sebut Eddy. (nan)

KPU Surabaya politik

Related Post