SuaraKawan.com
Suara Tanggap

Jokowi Kecewa PPKM Tak Efektif, PDIP: PPKM Harus Lebih Tegas

Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta agar penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat lebih tegas.

Salah satu caranya, kata Gus Nabil, ialah dengan menerapkan dan juga turut melibatkan ormas, agar sosialisasi lebih massif.

“Juga, pastikan informasi sampai RT dan RW. Nah, ke depan, penting agar semua daerah di Jawa Bali ikut PPKM, tidak hanya beberapa kawasan saja,” kata Politikus PDIP itu dalam keterangannya, Senin, (1/2/2021).


Gus Nabil menekankan, penerapan PPKM juga merupakan upaya dari pemerintah, yang memang harus terus menerus dievaluasi apakah efektif atau tidak.

“Dari evaluasi itu, yang tentu harus berbasis data dan riset, yang sesuai dengan temuan di lapangan. Maka, evaluasi berbasis data itu menjadi dasar dari kebijakan pemerintah untuk masa mendatang,” ungkapnya.

Gus Nabil menegaskan, kebijakan PPKM juga perlu terus melihat kebijakan secara komprehensif dan interdiciplinary.

Gus Nabil juga mengatakan, kebijakan PPKM tidak hanya dilihat dari aspek kesehatan, tapi juga dari aspek ekonomi dan kesejahteraan publik.

“Lalu pemerintah juga terus bergerak untuk vaksin, yang menjadi di antara tumpuan kerja strategis dalam pandemi ini. Selanjutnya, publik bisa mendukung dengan terus mematuhi protokol kesehatan, jaga kekebalan tubuh, olahraga secara teratur, dan jaga pola makan,” tegas Gus Nabil.

Sedangkan terkait efektifitas kebijakan pemerintah saat ini, lanjut Gus Nabil, juga perlu melihat data secara valid.

“Baik dari peta persebaran maupun kondisi di rumah sakit saat ini. Tapi, yang ingin saya garis bawahi, kita harus melihat tren selama beberapa pekan, tidak hanya data satu hari saja,” tandasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa kecewanya atas PPKM yang tidak efektif. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa PPKM tidak berjalan secara efektif, karena tingkat mobilitas masyarakat masih tinggi. [MT]


Related posts

Kemenkes Tegaskan Warga di Atas 60 Tahun Belum Bisa Divaksin Sinovac

Redaksi Surabaya

KPK harus Bongkar dan Tuntaskan Kasus Bancakan Korupsi Paket Kemensos

Redaksi Surabaya

Pembayaran Gaji Kepada 97 Ribu ASN Misterius Harus Diaudit

Redaksi Surabaya