SuaraKawan.com
Politik

PELAPORAN DANA KAMPANYE BAGIAN DARI PRINSIP KETERBUKAAN, KEADILAN SERTA KESETARAAN

 

Kota Pasuruan, kpujatim.go.id- Pelaporan dana kampanye merupakan bagian dari prinsip keterbukaan, keadilan serta kesetaraan. Demikian disampaikan Muhammad Arbayanto, Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) pada Rakor Persiapan Penerimaa LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur (Senin, 26/10).

Arba dalam sambutannya mewakili Ketua KPU Jatim, mengungkapkan bahwa di tahapan yang krusial seperti saat ini, Divisi Teknis juga mempersiapkan penerimaan LPSDK. “LPSDK ini merupakan rangkaian dari pelaporan dana kampanye yang wajib disampaikan oleh pasangan calon (paslon) dan tanggung jawabnya ada di KPU,” ungkapnya (26/10/2020).

Lanjut Arba, “Laporan dana kampanye pada dasarnya merupakan bagian penting dalam proses tahapan pemilihan. Karena laporan dana kampanye ini mengandung prinsip keterbukaan, keadilan serta kesetaraan”.

Mengandung prinsip keterbukaan karena setiap paslon memberikan keterbukaan kepada publik terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya yang dimilikinya, serta dana kampanye yang dikeluarkan. Bagaimana setiap paslon menyampaikan pengeluaran dana kampanye dan bisa diketahui oleh publik.

“Di satu sisi laporan dana kampanye ditujukan untuk prinsip keadilan, artinya bahwa setiap paslon itu tampil dan dipilih oleh rakyat murni karena gagasan dan visi untuk membangun daerah, bukan karena kekuatan modalnya. Jadi, ada pula prinsip kesetaraan di situ,” kata Arba.

Mengakhiri sambutannya, Arba menegaskan posisi KPU hanya memfasilitasi, laporan dana kampanye akan dilihat isinya oleh KAP.

Rakor dilaksanakan selama satu hari di kantor KPU Kota Pasuruan, Jl. Panglima Sudirman No.119 A Kota Pasuruan, dengan menghadirkan Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Kasubbag Hukum dari 19 KPU Kabupaten Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020. Sementara itu nampak

hadir dari KPU Jatim yakni, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan, Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Arbayanto, Divisi SDM dan Litbang, Rochani, Plt. Sekretaris, Edi Hartono, serta staf Subbag Hukum.

(AACS/ Fto. Halim)

Sumber : KPU Jatim


Related posts

USAI DILANTIK, NANIK KARSINI KOMITMEN BAWA KPU JATIM MENJADI YANG TERBAIK

redaksi

Penggunaan Sirekap Menjadi Basis Rekapitulasi Internal KPU

redaksi

KPU Surabaya Rapat Pokja Kampanye Pilwali Surabaya

redaksi