Waspadai Politik Kekuasaan di Indonesia

Tidak ada komentar 24 views

JAKARTA – Banyak pengusaha disinyalir telah mengintervensi pengadilan untuk sebuah kepentingan dirinya maupun kelompoknya agar lolos dari jerat hukum. Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPR RI, Prof.Dr Gayus Lumbuun dalam sebuah diskusi Lembaga Penegakan Pukum dan Srategi Nasional (LPHSN) dikawasan Cikini Jakarta Pusat, Minggu (13/3).

Menurut Gayus, kekuasaan ekonomi ini adalah kekuasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dapat ditemukan dimana-mana di Indonesia.

Bahkan hukum yang berkeadilan, menurutnya sangat sulit ditemukan, pasalnya keadilan kini menjadi sebuah komoditi yang mahal bagi orang orang yang tidak memiliki uang, namun murah bagi orang orang yang memiliki kepentingan.

” Hukum yang berkeadilan itu sangat sulit diketemukan saat ini, keadilan layaknya sebuah komoditi yang mahal bagi orang orang yg tidak punya uang. Namun, bagi orang orang yang memiliki kepentingan bahkan memiliki uang yang sangat banyak, keadilan itu sangat murah harganya, ” tandasnya kepada suarakawan.com.

Gayus menjelaskan, secara teoritis Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki 3 unsur, yaitu pertama adalah pembuat Undang Undang, kedua kegiatan penegak hukum yang baik, dan yang ketiga adalah pengadilan yang baik.

” Peradilan harus bebas merdeka dari intervensi, termasuk intervensi dari kekuasaaan, sangat berbahaya sekali jika peradilan sudah di intervensi oleh kekuasaan,” pungkasnya.

Sementara itu dalam diskusi tersebut hadir pula Ahmad Mubarok politisi Partai Demokrat, J Kristiadi pengamat Poltik dari CSIS dan Ahmad Rivai pengamat hukum. (Bagas/ara)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Waspadai Politik Kekuasaan di Indonesia"