Walikota Surabaya Dilaporkan Ke Kejati

Tidak ada komentar 9 views

Purwadi (tengah) saat lapor ke Kejati

SURABAYA (suarakawan.com) – Walikota Surabaya Tri Rismaharani dilaporkan oleh Masyarakat pemantau pelaksana program dan kebijaksanaan pemerintah (MP3KP) Jawa Timur  dan  Pusat Kajian Anti Korupsi  terkait dugaan penyimpangan penyelenggaraan keuangan daerah di lingkungan pemerintah kota Surabaya tahun anggaran 2010 dan 2011.

Ketua MP3KP Eusebius Purwadi, S.H menyatakan, laporan ke intelejen Kejati Jatim ini terkait dikeluarkannya Keputusan Walikota Surabaya tentang tenaga ahli Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2010.

“Penunjukan Delapan tenaga ahli tersebut tidak berdasar KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara)  dan juga bukan jenis perundang-undangan tapi hanya sekedar pedoman kebijaksanaan (kewenangan bebas).Harusnya pedoman tersebut harus bedasarkan peraturan yang berlaku,”ujar Purwadi, Rabu (03/08).

Mantan aktfis ’98 ini menambahkan bahwa  apa yang dilakukan oleh Risma tersebut rawan penyalah gunaan keuangan negara, kerugian negara serta pemborosan uang negara.

Dengan adanya laporan ini,diharapkan oleh Purwadi,agar pihak Intelejen Kejati Jatim segera menindaklanjuti laporan  tersebut dengan segera melakukan penyelidikan.

Disamping melaporkan ke Kejati,menurut Purwadi,pihaknya juga
menuntut segera dilakukan audit atas honor yang diberikan pada delapan tenaga ahli Walikota.

“SK Walikota Surabaya Tri Rismaharini nomor 188/444/436.1.2/2010 tersebut jelas melanggar ketentuan yang berlaku dan merugikan keuangan negara untuk itu BPKP harus segera melakukan audit jumlah kerugian negara yang sebenarnya.Hal ini juga pernah kita tanyakan berapa honor yang dikeluarkan untuk delapan tenaga ahli tersebut ke Pemkot Surabaya, tapi mereka tidak mau membukanya,” tandas Purwadi.

Apa yang dilakukan Risma lanjut Purwadi tidak berdasarkan PP No 41 tahun 2007 dan Permendagri No 57 tahun 2007 dimana Risma dalam mengeluarkan kebijakan  bukan untuk membentuk staf ahli melainkan tenaga ahli. Dan tenaga ahli yang didapat bukan berasal dari PNS dan kalaupun ada yang dari PNS itu bukan dari PNS di lingkungan Pemkot Surabaya.

Karena kedudukan tenaga ahli tersebut tidak diperintahkan oleh UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007, Permendagri Nomor 57 tahun 2007 maka pengeluaran biaya sehubungan dengan penunjukan tenaga ahli yang dibebankan kepada APBD kota Surabaya, tidak sesuai dengan peruntukannya dan dapat menimbulkan kerugian negara. (Wis/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Walikota Surabaya Dilaporkan Ke Kejati"