Walikota Janji Bina PKL,PSK, Pengamen Ber-KTP Surabaya

suasana audiensi antara walikota dan PRD

SURABAYA (suarakawan.com)-Walikota Surabaya Tri Rismaharini memenuhi janjinya untuk melakukan audiensi dengan Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik Surabaya, di ruangan eksekutif Polrestabes Surabaya. Selasa (31/05).

Audiensi yang difasilitasi Polrestabes ini merupakan tindak lanjut dari demontrasi yang dilakukan oleh PRD untuk memperingati hari kebangkitan nasional tanggal 20 mei silam.

Ketika itu, massa PRD menuntut kepada pemkot agar menghentikan garukan/cakupan bagi masyarakat marjinal (PSK, Waria, pengamen). Namun saat itu perwakilan PRD hanya diterima oleh asisten I Walikota. Asisten I walikota berjanji akan menindaklanjuti tuntutan PRD dengan melakukan hearing dengan walikota.

Saat membuka audiensi, Kapolrestabes Surabaya Choki Manurung mengatakan agar pertemuan ini menemukan titik terang dan solusi yg tepat bagi para peserta. Choki juga menawarkan untuk PRD terlebih dahulu membuka diskusi.

“Kami ingin bahwa pihak instasi terkait lebih memikirkan nasib PSK, WARIA, PENGAMEN agar tidak selalu mencakup/menggaruk dengan kekerasan dan harus disertakan dengan solusi,” papar Samirin.

Sementara, Lia  seorang PSK mengeluhkan bahwa dalam proses pencakupan/penggarukan sering terjadi tindak kekerasan saat di lapangan. “Juga sering terjadi pungli di teritori lokasi oleh oknum aparat, proses pencakupan tersebut oknum aparat tidak memakai seragam alias berpakaian preman,” keluhnya.

Menanggapi berbagai keluhan diatas, Risma mengatakan bahwa selama ini pemkot telah mengadakan program program pemberdayaan bagi masyarakat marginal. Namun peruntukkannya hanya bagi masyarakat yang ber KTP Surabaya, sedangkan yang ber KTP diluar surabaya nantinya akan dikordinasikan dengan pemprov.

Risma menegaskan Pemkot bersedia untuk memberikan program pelatihan dan bantuan modal kepada kalangan marjinal (PSK, Waria, pengamen) yang ber KTP Surabaya, sedangkan yang tidak ber KTP Surabaya nantinya akan dikordinasikan lagi dengan pemerintah provinsi.

“Namun saya menginginkan proses validasi data kependudukan, sehingga ketika ada pertemuan berikutnya, pihak PRD Surabaya bisa memberikan data anggota binaannya yang ber KTP Surabaya,” pungkas Risma. Jawaban Risma ini dinilai cukup memuaskan bagi peserta audiensi. (jto/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Walikota Janji Bina PKL,PSK, Pengamen Ber-KTP Surabaya"