Walhi Jatim Desak Polisi Buka Kasus Lumpur Lapindo

semburan lumpur lapindo (dok)

SURABAYA (suarakawan.com) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur meminta Kepolisian membuka kembali kasus hukum lumpur Lapindo yang telah dihentikan penyelidikan kasusnya beberapa tahun lalu.

“Hingga kini belum ada kejelasan status pidana dari kejadian lumpur Lapindo sejak lima tahun lalu,” kata Bambang Catur Nusantara, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Jumat (24/06).

Menurut  Catur-sapaan akrabnya, Kepolisian selaku aparat penegak hukum seharusnya membuka kembali kasus hukum lumpur Lapindo yang telah mendapat SP3, pada saat Polda Jawa Timur dipimpin Anton Bachrul Alam.

“Selama 5 tahun ini negara tidak cukup kuat dalam memutuskan dan menyelesaikan masalah lumpur Lapindo,” tambah Bambang Catur Nusantara yang menyesalkan lemahnya negara dibandingkan korporasi.

Terkait saksi-saksi yang dihadirkan kepolisian waktu itu, Bambang Catur mengutarakan bahwa saksi yang mendukung luapan lumpur akubat adanya kesalahan pengeboran tidak digunakan, dibanding saksi yang mendukung luapan lumpur terjadi akibat dampak gejala alam.

“Saksi dari Medco memiliki bukti bahwa telah terjadi kesalahan, masyarakat juga sudah jelas banyak yang menjadi korban,” pungkasnya.

Pemerintah diminta lebih peka dan peduli pada penderitaan yang dialami masyarakat, tidak hanya yang telah terdampak langsung, tetapi masyarakat yang akan segera terdampak akibat perluasan dampak luapan lumpur Lapindo.(PetrusR/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Walhi Jatim Desak Polisi Buka Kasus Lumpur Lapindo"