Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Wacana Densus Antikorupsi Polri, Ini Kata KPK

26 May 2017 // 12:12 // HEADLINE, HUKUM, HUKUM & KRIMINALITAS

kpk2

JAKARTA (suarakawan.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempersoalkan wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi oleh Mabes Polri. Wacana ini mencuat dalam rapat kerja antara Polri dan Komisi III DPR, Selasa (23/5). Saat itu, anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Wenny Warouw meminta Polri membentuk Densus Antikorupsi. Namun, KPK berharap wacana ini tidak ditunggangi pihak-pihak yang ingin lembaga penegak hukum saling berbenturan, bahkan ingin membubarkan KPK.

“Yang perlu dipertanyakan jika ada niat pihak-pihak tertentu untuk membubarkan KPK dengan menggunakan isu ini. Kami imbau pada semua pihak untuk tidak membenturkan lagi penegak hukum. Hubungan dan koordinasi KPK, Polri dan Kejaksaan sekarang jauh lebih baik,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (26/5).

Pernyataan Febri ini bukan tanpa alasan. Terdapat sejumlah pihak yang memang ingin melemahkan KPK. Bahkan, terdapat sejumlah politikus yang terus mendengungkan KPK sebagai lembaga ad-hoc.

Menurutnya, sejumlah anggota DPR tetap berpegangan pada kata ad-hoc dalam undang-undang pembentukan KPK. Hal itu diartikan sewaktu-waktu KPK bisa dibubarkan.

Namun, lanjut Febri, kata ad-hoc memiliki tujuan tertentu dalam pemberantasan korupsi seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, KPK dibentuk untuk sementara waktu. Apalagi, KPK saat ini sedang bekerja keras menangani sejumlah kasus besar.

“Apalagi jika ada politikus yang masih memunculkan wacana lama tentang lembaga ad hoc. Sepertinya perlu lebih memahami sejumlah aturan hukum sejak reformasi bergulir hingga saat ini. Jangan sampai upaya-upaya pelemahan KPK masih terus terjadi ketika kami sedang bekerja menangani sejumlah kasus besar. Memang ada kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPR yang sedang kita proses saat ini,” katanya.

Febri menegaskan, KPK akan terus mendukung Kepolisian dalam memberantas korupsi melalui pembentukan densus atau apa pun bentuknya nanti. Hal ini sesuai dengan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK yang diatur dalam UU 30/2002 tentang KPK.

“Selama ini berbagai bentuk kegiatan koordinasi dan supervisi sudah dilakukan, mulai dari pelatihan bersama sampai bantuan menghadirkan ahli dan menjembatani antara penyidik dan penuntut umum yang terpisah. Lebih dari 1.000 penyidik Polri sudah pernah mengikuti pelatihan yang difasilitasi KPK,” katanya. (bs/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini