Terkait Tol Legundi-Manyar, DPRD Desak PT PWU Jatim Bertanggung Jawab

SURABAYA (suarakawan.com) – DPRD Jatim tampaknya gerah juga terkait ancaman kegagalan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim salah satu BUMD milik Pemprov Jatim dalam mengembangkan usaha bisnis barunya di bidang pembangunan jalan tol di wilayah Legundi-Bunder-Manyar bekerjasama dengan BUMN PT Waskita Karya.

Kekhawatiran Komisi C DPRD Jatim selaku mitra kerja BUMD-BUMD Jatim itu cukup beralasan. Meningat, PT PWU Jatim bukan kali ini saja terancam mengalami kegagalan usaha. Sebelumnya dalam usaha pembangunan property The Frontage di kawasan jalan A Yani Surabaya juga bermasalah sehingga gagal terealisasi.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak mengatakan pihaknya akan minta pertanggungjawaban kepada manajemen PT PWU Jatim yang kembali terancam mengalai kegagalan dalam mengembangkan usaha bisnis pembangunan jalan tol.

”Harusnya ada bisnis plan yang matang sebelum melakukan investasi di sektor lain. Saya kira mereka itu tak konsisten dengan bidang usahanya,” tegas ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Kamis (12/4).

Ia juga menuding manajemen PT PWU Jatim kurang terbuka dengan DPRD Jatim dalam membuat bisnis plant. Baru setelah terancam mengalami kegagalan mereka minta tolong ke Komisi C DPRD Jatim. “Mereka harusnya mengedepankan Prudential Invest Principel (Asas kehati-hatian dalam berinvestasi),” pinta mantan pengacara ini.

Sahat juga keberatan adanya statement Dirut PT PWU Jatim Basanto Yudoyoko yang menyebut adanya keterlibatan secara tak langsung Gubernur Jatim Soekarwo dalam mengambil keputusan untuk ikut ambil bagian dala pengembangan usaha di sektor jalan tol.

“Saya tak percaya gubernur minta agar PT PWU Jatim berinvestasi di sektor jalan tol. Jangan pakai nama gubernur untuk menutupi kegagalan. Gubernur itu terlepas dari keputusan manajemen untuk melakukan investasi di jalan tol,” tegas politisi asli Batak ini.

Sahat mengingatkan manajemen PT PWU Jatim supaya tidak seenaknya melakukan investasi di luar bisnis utamanya. ”Target penerimaan PAD yang diharapkan DPRD tiap tahun selalu ditingkatkan, namun PT PWU Jatim selalu minta di turunkan target penyetoran PAD dengan alasan ekonomi dan lain-lain. Tapi sekarang justru melakukan investasi yang kembalinya butuh jangka panjang. Jadi mereka itu tak konsisten dalam mengelola bisnisnya,” bebernya dengan nada tinggi.

Sementara itu Dirut PT PWU Jatim Basanto Yudoyoko menjelaskan bahwa pembangunan tol Legundi-Bunder-Manyar itu diinisiasi oleh Pemprov Jatim sangat visibel. Karena itu ketika ditawarkan ke Kementrian PU untuk segera dibangun langsung disetujui. Namun Pemprov Jatim juga berusaha ingin mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut sebagai bagian dari previllage yang punya wilayah.

Kementrian PU akhirnya menunjuk PT Waskita Karya dan Pemprov Jatim menunjuk PT PWU Jatim untuk membuat joint venture (kesepakatan awal). Dalam joint venture itu PWU akhirnya mendapat bagian 20 persen saham, dan memberikan modal disetor sebanyak Rp3,1 miliar.

“Total investasi pembangunan tol Legundi-Bunder-Manyar sepanjang 38 kiloeter itu diperkirakan menelan biaya sebesar Rp.8 triliyun dengan perhitungan 9 tahun modal bisa kembali serta IRR 19 persen sehingga sanggat visibel dalam perhitungan bisnis,” jelas Basanto.

Ironisnya, ketika proyek tol ini sudah menemukan investor penggarap (paska ditenderkan) justru secara tiba-tiba inestor dan PT Waskita mensyaratkan juga perusahaan joint venture ikut membiayai proyek tol di Sumatera sepanjang 25 kilometer dari Terbandi-Kayu Agung.

Akibatnya total investasi juga ikut naik menjadi Rp12 triliun dan perhitungan bisnis menjadi tidak visibel karena investasi baru akan balik selama 19 tahun dengan IRR 8 persen sehingga menjadi tak menarik.

“Kami juga menolak untuk menambah setoran modal kalau Tol Sumatera tetap diikutkan. Harusnya pemerintah pusat juga jangan menyamakan joint venture dengan sindikasi seperti perjanjian konsorsium,” dalih Basanto.

Upaya yang ditempuh PT PWU itu, lanjut Basanto sejatinya ingin menjaga investasi tersebut tetap visibel. Terlebih dalam kesepakatan awal yang digagas Gubernur Jatim Soekarwo dengan Kementrian PU adalah ingin mendapatkan keuntungan dari potensi keberadaan tol Legundi-Bunder-Manyar yang dimiliki Jatim untuk kemakmuran warga Jatim sehingga tuan rumah jangan hanya menjadi penonton.

“Urusan coleteral kami sampai ke pengadilan untuk mempertahankan marwah Jatim yang memiliki konsesi lahan masak tidak mendapatkan apa-apa. Kalau prosentase saham turun itu tidak masalah asal tidak ada konsesi,” tegas Basanto.

Di sisi lain, tambah Basanto pihaknya juga tengah minta pendampingan BPKP Jatim untuk memberikan second opinion dengan harapan bisa ditata ulang dan tidak merugikan Jatim atau jika memang sudah tidak menguntungkan apakah saham PT PWU Jatim harus dilepas.

“Kami ini dianggap kerikil dalam sepatu oleh BUMN, kalau dipakai dapat mengganggu tapi sulit untuk dibuang. Kalau dilepas pun kami tentu tak mau harga murah sebab ini membawa nama Jatim, jadi hitungan kami minimal akan dilepas kisaran Rp.86 miliyar,” beber pria berkaca mata ini. (aca/rur)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Terkait Tol Legundi-Manyar, DPRD Desak PT PWU Jatim Bertanggung Jawab"