Terima Premi Minim, BPJS Kesehatan di Jatim Terancam Bangkrut

gus ipul bpjs2SURABAYA (suarakawan.com) – Program pengobatan gratis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terancam berhenti di tengah jalan.

Ini setelah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jatim terancam mengalami kebangkrutan.

Ancaman itu, menyusul besarnya tanggungan tak sebanding dengan premi yang didapat. Berdasarkan data yang didapat Pemprov Jatim, besaran tanggungan mencapai Rp 5,7 triliun, sedangkan besaran premi yang diperoleh hanya Rp 3 triliun.

?Besarnya tanggungan tersebut terjadi karena umah sakit di Jatim seperti RSUD Dr Soetomo merupakan rumah sakit yang melayani tidak saja pasien dari Jatim, tetapi dari Indonesia wilayah timur bahkan sampai nasional,” kata Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menerima BPJS Watch Jatim, diruang kerja, Rabu (25/02).

Menurutnya, banyak faktor yang membuat BPJS menanggung besarnya tanggungan. Selain melayani pasien dari berbagai daerah, juga penyakit yang ditangani merupakan penyakit yang memerlukan perawatan dengan biaya yang besar.

Tak hanya itu, besarnya biaya yang dikeluarkan, juga dikarenakan pembayaran klaim ke rumah sakit didominasi oleh peserta mandiri. Tetutama yang baru menjadi peserta ketika sudah sakit atau sudah masuk rumah sakit, dan iurannya nunggak.

?Dengan kondisi yang seperti ini, diperlukan tindakan untuk memacu peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan agar premi yang masuk dapat seimbang dengan jumlah pengeluaran,? ujar mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini.

Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, adalah dengan meningkatkan pengawasan dan memperketat sanksi. Selama ini, kepesertaan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan mengalami stagnan karena pengawasan dan sanksi belum dijalankan secara benar.

“Oleh karena itu sudah saatnya pengawasan kepesertaan yang selama ini berada di kabupaten/kota, dipusatkan di tingkat provinsi dengan diatur oleh undang-undang,” tandasnya.

Cara-cara untuk meningkatkan premi selain pengawasan dan sanksi diperketat, juga dengan memacu kepesertaan para pekerja di perusahaan, di kantor. “Dari data yang ada pekerja di Jatim sejumlah lebih dari 5,8 juta pekerja, sedangkan yang telah masuk sebagai peserta baru sebanyak 1,3 juta pekerja,” jelasnya.

Ketua BPJS Watch Jatim, Jamaluddin menyebut ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran biaya di Jatim karena banyak faktor. Antara lain, jumlah kepesertaan masih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah pekerja yang ada, program Jamkesda masih diselenggarakan sendiri oleh Pemprov Jatim maupun kabupaten/kota, sehingga daerah tidak menyetor ke BPJS Kesehatan.

?Meski iuran warga miskin dan tidak mampu yang dibayarkan pemerintah hanya sebesar 19,225 rupiah perorang, namun karena belum diikutsertakan sepenuhnya baru sebagian kecil yang dialihkan Jamkesda ke BPJS, yaitu baru empat kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jatim,? jelasnya. (Bng/era)

Keterangan foto: Gus Ipul saat berdialog dengan rombongan BPJS Watch Jatim. (Bng)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Terima Premi Minim, BPJS Kesehatan di Jatim Terancam Bangkrut"