Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Tak Hadiri Hearing, Komisi E Minta Kadindik Evaluasi Kasek SMA/SMK se Surabaya

18 May 2017 // 18:52 // HEADLINE, PENDIDIKAN

gedung-DPRD-Jatim3

SURABAYA (suarakawan.com) – Loyalitas Kepala SMA/SMA se Surabaya terhadap Pemprov Jatim dipertanyakan Komisi E DPRD Jatim. Pasalnya, saat diundang rapat dengan pendapat (hearing) dengan komisi yang membidangi kesra bersama Kadindik Jatim dan Kacabdin se Surabaya, sebagian besar tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Komisi E DPRD Jatim pun berang sehingga membatalkan rapat pertemuan membahas evaluasi pelaksanaan UNBK dan panitia penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2017-2018 di ruang Komisi E DPRD Jatim, kantor DPRD Jatin jalan Indrapura Surabaya, Kamis (18/5) siang. “Rapat hearing hari ini kita batalkan dan kita jadwal ulang pada 22 Mei mendatang,” ujar Suli Daím wakil ketua Komisi E DPRD Jatim.

Sesuai dengan undangan, kata politisi asal PAN, jumlah Kasek SMA/SMK se Surabaya sebanyak 32 orang terdiri dari 10 orang kasek SMK dan 22 orang kasek SMA. Namun yang hadir hanya 12 orang atau tidak lebih dari separoh. “Kami mengindikasi Kasek SMA/SMK se Surabaya masih berada di bawah bayang-bayang Pemkot Surabaya sehingga kurang loyal terhadap Pemprov Jatim,” dalih Suli Daím.

Komisi E DPRD Jatim juga merekomendasi kepada Kadindik Jatim, Saiful Rahman supaya mendata seluruh kasek SMA/SMK se Surabaya yang tak mau menghadiri undangan Komisi E, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Kadindik Jatim. “Kalau mereka sudah tak nyaman dengan kebijakan Pemprov Jatim, silahkan mengajukan surat pindah jadi kasek SD atau SMP karena masih menjadi kewenangan Pemkot Surabaya,” tegas Suli.

Diakui Suli, rapat evaluasi tersebut sangat penting karena selain membahas evaluasi UNBK juga membahas penerimaan peserta didik baru yang direncanakan menggunakan sistem zonasi (kawasan). “SMA/SMK memang jadi prioritas karena selama ini kuota bagi siswa di luar Surabaya hanya 1 persen, padahal ke depan mau dinaikkan menjadi 10 persen,” jelasnya.

Pembahasan penerimaan peserta didik baru ini, lanjut Suli, cukup mendesak karena pendaftaran peserta didik baru dimulai Juni 2017. Padahal hingga sekarang belum ada kesepakatan atau aturan teknis tentang zonasi. “Masyarakat juga sudah menunggu karena minat orang tua dari seluruh Jatim untuk menyekolahkan anaknya di Surabaya cukup besar karena Surabaya adalah ibukota Provinsi Jatim,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui bersama, pengelolaan SMA/SMK diambilalih kewenangannya ke provinsi mulai tahun 2016 mengacu amanat Undang-Undang No.32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (aca/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini