Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Survei: Rakyat Indonesia Tolak Hak Angket KPK

16 Jun 2017 // 14:13 // HEADLINE, HUKUM, HUKUM & KRIMINALITAS

kpk2

JAKARTA (suarakawan.com) – Survei nasional yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia menolak penggunaan hak angket oleh DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rakyat menganggap hak angket tersebut digunakan untuk melindungi anggota DPR dari proses hukum.

“Sebanyak 65 persen rakyat menolak pengunaan hak angket DPR untuk KPK, sementara yang menyetujui hanya sekitar 30 persen. Di kalangan mereka yang menolak, mayoritas (51,6 persen) menganggap hak angket tersebut digunakan DPR untuk melindungi anggota DPR dari proses hukum KPK,” ujar Direktur Program SMRC Sirojuddin Abbas, seperti diberitakan Jumat (16/6).

Survei SMRC ini dilakukan pada Mei 2017, dengan 1.350 responden yang diambil secara random sampling di seluruh Indonesia dengan margin of error 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei ini, kata Abbas, juga menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada KPK jauh berada di atas kepercayaan kepada DPR. Sebanyak 64,4 persen responden menyatakan lebih percaya pada KPK daripada DPR dan hanya 6,1 persen yang menyatakan lebih percaya DPR dibandingkan KPK.

Tak hanya itu, lanjut Abbas, survei juga menunjukkan tingginya tingkat perhatian masyarakat terhadap aktivitas KPK dan DPR. Sekitar 63 persen warga menyatakan tahu tentang kasus korupsi pengadaan KTP elektronik yang diduga melibatkan banyak anggota DPR. Bahkan, hampir 54 persen yakin anggota DPR terlibat kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

“Hasil survei ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia lebih percaya pada KPK daripada DPR dalam melaksanakan amanat konstitusional masing-masing dalam hubungan antara dua lembaga negara tersebut. Anggota DPR seharusnya sadar dengan kecenderungan sikap rakyat tersebut, terutama saat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontra dengan KPK,” terangnya.

Yang menarik, kata Abbas, adalah hasil survei ini juga menemukan bahwa seluruh pendukung partai politik yang memiliki kursi di DPR saat ini mendukung KPK. Sekitar 70 persen pendukung dua partai politik dengan jumlah kursi terbesar di parlemen (PDIP dan Gerindra) menyatakan lebih percaya pada KPK daripada DPR.

Perbedaan antarpartai, kata dia, baru terlihat dalam hal penolakan terhadap pengunaan hak angket oleh DPR untuk KPK.

“Mayoritas pendukung hampir semua partai politik yang memiliki kursi di DPR menolak penggunaan hak angket oleh DPR untuk KPK. Namun, mayoritas pendukung PKS (sekitar 65 persen) menyatakan setuju dengan penggunaan hak angket terebut,” ungkapnya.

Menurut Abbas, hasil survei ini selayaknya memperoleh perhatian anggota DPR. Apalagi, nasib partai politik di DPR ditentukan oleh rakyat lewat pemilihan umum. Jika keputusan DPR bertentangan dengan aspirasi rakyat, seperti dalam kasus hak angket, kata dia, maka legitimasi anggota DPR akan menurun dan bisa saja mereka tidak akan dipilih lagi oleh rakyat.

“Kalau kepercayaan rakyat dianggap modal politik bagi partai, maka partai-partai para pendukung angket itu sedang memperkecil modalnya, dan karena itu bisa berdampak negatif dalam pemilu yang akan datang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Abbas mengatakan bahwa hasil survei ini juga perlu diperhatikan oleh tokoh-tokoh nasional yang akan maju bersaing untuk pemilihan Presiden 2019, terutama yang adalah ketua partai, seperti Prabowo Subianto. Para pemilih Prabowo umumnya menolak penggunaan hak angket tersebut.

“Gerindra yang akhirnya mendukung penggunaan hak angket itu tak hanya berseberangan dengan aspirasi pendukung Gerindra, tetapi juga dengan aspirasi pendukung Prabowo. Secara politik Prabowo yang tak mencegah anggota DPR-nya mendukung penggunaan hak angket menyalahi aspirasi pendukungnya, dan bisa mengancam elektabilitasnya pada Pilpres 2019,” tambah Abbas.(bs/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini