Soekarwo Akui Pembangunan JLS Molor

Tidak ada komentar 7 views

SURABAYA (suarakawan.com) – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo memastikan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) molor dari perencanaan semula. Bahkan, bila melihat kondisi sekarang tidak menutup kemungkinan dapat selesai hingga tahun 2012.

“Untuk tahun ini belum bisa diselesaikan karena ada yang tertunda beberapa tahun. Tapi, kita buat progress, karena Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2011 tentang pertahanan milik kepentingan umum dan swasta harus kita sampaikan dan pikirkan menjadi kegiatan,” kata Soekarwo di Surabaya, Kamis (16/02).

Dijelaskan, terhambatnya pembangunan JLS ini bukan pada pembiayaan. Di Kabupaten Pacitan, anggarannya sudah tersedia. Namun, untuk pembangunan JLS sampai Banyuwangi diakui memang kurang Rp 1,7 Triliun.

“Jadi, hambatannya bukan di pembiayaan. Tapi, terhambat oleh penolakan beberapa warga. Uang di Pacitan itu sudah ada, tinggal 7 Kepala Keluarga (KK) yang menolak tempat tinggalnya digusur untuk pembangunan jalan. Apakah itu namanya demokrasi,” ungkapnya.

Karena itu, gubernur sangat berterimakasih kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat karena sudah mengambil UU No 11 Tahun 2011 tentang pertahanan milik kepentingan umum dan swasta. UU ini sangat membantu percepatan pembangunan.

Kalau memang UU pertanahan untuk kepentingan umum dan swasta, lanjutnya, itu konsinyasi langsung diputus pengadilan sekali, tidak boleh banding dan kasasi. Sekarang baru balance ini. Karena, selama 10 tahun ini semua pada tiarap oleh demokrasi itu.

“Adanya UU itu sudah jelas, ada appraisal yang tidak merugikan, kemudian konsinyasi dan harus didukung oleh kekuatan apapun, partai politik, kekuatan masyarakat, karena ini kepentingan umum. Kalau kemudian diback up seperti itu dan polisi menerapkan aturan, maka pembangunan JLS atau tol akan berjalan lancar,” jelasnya.

Pihaknya berharap masyarakat senang proyek jalan tol, karena ada 4 alternatif untuk menyelesaikan itu. Tidak sekedar mereka diberi uang dan digusur, biar menggunakan uangnya untuk kepentingan produktif.

“Kalau tidak mau sama sekali, baru diterapkan alternatih terakhir yaitu diberikan uangnya. Namun, pada tahap pertama, rakyat harus ikut dilibatkan terhadap proses produktif tentang hasil pembayaran tanah untuk kepentingan umum itu,” ujarnya. (Bng/jto)

Keterangan foto: Gubernur Jatim Soekarwo. (Bng)

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Soekarwo Akui Pembangunan JLS Molor"