Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Soal OTT KPK, Pimpinan DPRD Jatim akan Minta Pertanggungjawaban Fraksi

05 Jun 2017 // 20:46 // HEADLINE, POLITIK & PEMERINTAHAN, PROVINSI

gedung-DPRD-Jatim3

SURABAYA (suarakawan.com) – Penangkapan tiga staf Sekwan DPRD Jatim dan penyegelan ruang Ketua Komisi B DPRD Jatim oleh lima orang petugas KPK, Senin (5/6) siang mulai menemui titik terang. Pasalnya, wakil ketua DPRD Jatim Kusnadi membuka tabir yang masih menyelimuti kasus tersebut.

Menurut Kusnadi, setelah mendapat informasi yang mencoreng nama lembaga Dewan Jatim, dirinya langsung mengkonfirmasi kabar tersebut ke Sekretaris DPRD Jatim dan pimpinan Komisi B DPRD Jatim.

“Ada salah seorang pimpinan komisi B yang datang ke Dinas-Dinas di lingkungan Pemprov Jatim untuk minta pesangon atau minta apa. Namun Dinas tersebut tidak suka sehingga dilaporkan dan terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT),” ujar politisi asal PDIP saat dikonfirmasi Senin (5/6)

Ketua DPD PDIP Jatim itu mengaku tidak senang dengan perilaku anggota Dewan Jatim yang suka menyalahgunakan wewenang. “Kejadian ini jelas mencoreng nama baik Dewan Jatim. Karena itu, pimpinan akan segera menggelar rapat supaya jelas,” tegas Kusnadi.

Di sisi lain, Kusnadi juga akan minta pertanggungjawaban dari fraksi terkait yang anggota kedapatan telah mencoreng nama baik DPRD Jatim. “Setelah dan gamblang, tentu pimpinan dewan akan minta pertanggungjawaban dari fraksinya,” imbuhnya.

Terpisah, ketua KPK Agus Raharjo mengatakan bahwa penangkapan anggota DPRD Jatim itu berkaitan dengan kasus suap atau gratifikasi karena diduga anggota tersebut meminta uang ke dinas-dinas di lingkungan Pemprov Jatim. “DPRD Jatim meminta setoran ke dinas-dinas,” ujar Agus.

Sayangnya, Agus tidak memberikan penjelasan lebih lanjut karena dia menunggu laporan dari tim penyidik. Begitu juga soal berapa nilai uang yang berhasil diamankan saat operasi tangkap tangan. (aca/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda




  • Terkini