Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

SK Dicabut, HTI Resmi Dibubarkan

19 Jul 2017 // 10:54 // HEADLINE, POLITIK & PEMERINTAHAN

hti

JAKARTA (suarakawan.com) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) mencabut surat keputusan (SK) pengesahan badan hukum perkumpulan atau organisasi massa (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu (19/7).

Direktur Jenderal (Dirjen) AHU, Freddy Harris melalui siaran pers yang diterima menjelaskan pencabutan SK badan hukum HTI tersebut merupakan tindak lanjut dari keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Menurutnya, dalam perppu jelas disebutkan tindakan tegas akan diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa tindakan tegas pemerintah terhadap HTI bukanlah keputusan sepihak. Melainkan. hasil dari sinergi badan pemerintah, dengan pertimbangan politik, hukum, dan keamanan.

“Tindakan tegas diberikan setelah melakukan kajian akan laporan tersebut dahulu. Laporan masyarakat akan ditelaah secara mendalam,” katanya, Rabu (19/7).

Terkait HTI, lanjutnya, setelah ditelaah ternyata kegiatan ormas tersebut banyak bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. Padahal, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mencantumkan Pancasila sebagai ideologinya.

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK badan hukum HTI,” jelasnya.

Atas dasar itu, Freddy mengungkapkan pemerintah melalui Kemkumham mencabut SK badan hukum HTI. Dengan demikian, HTI dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80A.

Jika ada pihak yang berkeberatan dengan pencabutan SK tersebut, Freddy mempersilakan untuk mengambil upaya
hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, HTI tercatat di Kemkumham sebagai badan hukum perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014, pada 2 Juli 2014. Adapun HTI pada saat mengajukan permohonan badan hukum perkumpulan melakukan secara elektronik.
(bs/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda




  • Terkini