Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Setnov Ajukan Praperadilan, KPK: Tidak Ada Kata Menolak

18 Jul 2017 // 07:42 // HEADLINE, HUKUM, HUKUM & KRIMINALITAS

kpk2

JAKARTA (suarakawan.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi upaya hukum yang mungkin dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto (Setnov). Termasuk jika Novanto mengajukan gugatan praperadilan atas langkah KPK yang menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan, pihaknya tidak mungkin menolak jika Setnov mengajukan gugatan praperadilan. Untuk itu, KPK akan selalu siap menghadap gugatan tersebut.

“Tidak ada kata untuk menolak, kalau harus kita hadapi nanti kita hadapi,” kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, seperti ditulis Selasa (18/7).

Diketahui, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Novanto melalui pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Andi Agustinus alias Andi Narogong diduga telah mengatur proyek e-KTP dari proses perencanaan, pembahasan anggaran di DPR hingga pengadaan e-KTP. Bahkan, Novanto melalui Andi Narogong mengatur peserta dan pemenang lelang proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

Jubir KPK, Febri Diansyah mempersilakan Novanto untuk menggugat penetapan tersangka ini. Menurutnya, gugatan praperadilan merupakan hak warga negara, termasuk Novanto.

“Tentu hak setiap orang ajukan praperadilan. Silakan saja,” katanya.

KPK, kata Febri akan menghadapi gugatan praperadilan tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku. KPK juga mempercayai independensi kekuasaan kehakiman akan memutus gugatan tersebut secara adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

“Kami akan hadapi sesuai hukum acara yang berlaku. Sama seperti pihak lain yang kalau ada gugatan tentu kami jawab. Kami percaya indipendensi kekuasan kehakiman. Publik sama-sama melihat KPK dan institusi pengadilan untuk kawal perkara ini. Kita berangkat MA dan jajarannya akan berangkat dan bertindak seadil-adilnya,” katanya. (bs/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda




  • Terkini