Setjen Diminta Dokumentasikan Ucapan Anggota DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan

JAKARTA (suarakawan.com) – Bukan hanya sistem yang berkontribusi terhadap tumbuhnya korupsi di lingkungan DPR. Individu calon anggota DPR hingga kemudian terpilih secara definitif menjadi anggota DPR turut berperan. UU MD3 turut mengakui dan mengatur adanya kewajiban dan hak anggota DPR.

Demikian disampaikan oleh direktur Monitoring LPSHK, Ronald Rofiandri kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat yang lalu, Minggu (26/02)

“Hanya saja pelaksanaan kewajiban dan hak anggota DPR tersebut berhadapan dengan kebijakan fraksi. Tantangannya adalah apakah fraksi kemudian mendorong dan memfasilitasi anggotanya untuk berperan melawan perilaku korup atau tidak,” terangnya

Menurut Ronald, Sejak pembahasan UU Susduk yang lama (UU No 22 Tahun 2003), PSHK mendorong agar setiap pengambilan keputusan di DPR berlangsung secara terbuka dan terdokumentasikan dengan baik, agar dapat dilacak sebenarnya dimana proses yang dianggap bermasalah dan berkontribusi terhadap terjadinya korupsi

“Di sini kita tidak lagi berbicara sistem, individu anggota DPR, ataupun Setjen DPR, karena semuanya punya potensi,” tandasnya

Masih Kata Ronald, Ketidakmampuan melepaskan diri dari konflik kepentingan adalah sumber korupsi. DPR harus lebih disiplin dan serius dalam menegakkan aturan tentang pembebasan diri dari konflik kepentingan. Setiap anggota DPR,lanjutnya yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap materi pembahasan suatu RUU, alokasi anggaran, atau dalam kerja-kerja pengawasan, harus mendeklarasikan diri bahwa dirinya terkait dengan apa yang sedang dibicarakan atau diagendakan

“Untuk itu, Setjen DPR juga harus mendokumentasikan semua pernyataan anggota DPR, sehingga bisa dipilah mana yang dianggap melanggar ketentuan konflik kepentingan dan mana yang tidak. Badan Kehormatan (BK) juga harus menegakkan aturan tentang konflik kepentingan,” terangnya

“Pasal 3 ayat (2) Kode Etik DPR dapat menjadi landasan buat BK, termasuk saat berhadapan dengan kasus M Nasir. Diharapkan penggunaan Pasal 3 ayat (2) tersebut dapat menjadi preseden dan petunjuk bagaimana anggota DPR dibatasi pernyataan dan tindakannya agar terhindar dari konflik kepentingan,” demikian Ronald.(pra/jto)

 

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Setjen Diminta Dokumentasikan Ucapan Anggota DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan"