Seritifikat Jadi Hak Guna, DPRD Nilai Pemkot Lambat

SURABAYA (suarakawan.com) – Dari total aset yang dimiliki pemkot Surabaya senilai Rp 31 triliun yang di antaranya berupa tanah sebanyak 5.338 petak senilai Rp 26 triliun, ternyata yang bersertifikat baru sekitar 300 petak.

Hal ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya menilai Pemkot lamban mengambil langkah untuk mensertifkatkan tanah yang menjadi haknya.

Wakil ketua Komisi A  yang membidani hukum dan pemerintahan,  DPRD Surabaya, Alfan Khuseiri, Sabtu (18/06) mengatakan Kondisi ini, tentu rentan dengan penipuan dan pengalihan hak aset negara secara sepihak oleh oknum Pemkot maupun oknum pengusaha yang menawarkan ruislag.

“Ironisnya, setiap tahunnya Pemkot hanya bisa mensertifikatkan tanahnya sekitar 20 petak,” tuturnya, Sabtu (18/06).

Ia mencontohkan,  SDN Margorejo yang bermasalah dengan Maspion, SMU  Negeri 11 yang masih bersengketa dengan Perumnas serta munculnya nama mantan Walikota Purnomo Kasidi pada sertifikat tanah eks-tanah kas desa terutama di Surabaya Barat.

Selain itu, tercatat pula kasus sengketa tanah hasil ruislag makam Keputih yang diklaim oleh Koperasi  Pegawai  Petrokimia Gresik serta tanah ruislag RS Islam di Gunung Anyar yang diklaim oleh gereja HKBP.
Ada lagi gedung dan tanah bekas Dinas Pengairan Jatim di Jl Kalianak yang diserahkan Pemprov Jatim ke Surabaya. Gedung dan ranah itu ditempati penjaga kantor yang sampai sekarang belum disentuh Pemkot.

“Kami tentu prihatin atas ini semua. Kenapa Pemkot tidak bisa bertindak cepat. Kalau ada kendala mestinya segera dikonsultasikan ke DPRD atau ke BPN,” ujar politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Menurutnya, pembahasan ruislag di legislatif mengharuskan adanya surat Walikota yang menerangkan status penggunaan aset yang akan diruislag, serta kepastian hukum aset pengganti dari pihak pengusaha.

“Hal yang membuat kami geleng-geleng kepala adalah Pemkot Surabaya sendiri sampai sekarang tidak pernah tahu berapa persis total luas tanah yang dimilikinya. Pemkot  hanya tahu jumlah petak tanah saja,” terangnya. (aca/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Seritifikat Jadi Hak Guna, DPRD Nilai Pemkot Lambat"