Seluruh Fraksi DPRD Jatim Setuju Perda Pelayanan Diganti

gedung dprd jatim

SURABAYA (suarakawan.com) – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim menyatakan sepakat keberadaan Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2005 Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jatim diganti. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Titik Indrawati SH, pada rapat Paripurna Jawaban Fraksi Terhadap Dua Raperda di Gedung DPRD Jatim, Senin (27/06) mengatakan, dilihat dari segi subtansi (materi muatan) Raperda Pelayanan Masyarakat, sejalan dan seirama dengan pemikiran gubernur bahwa subtansi formula norma yang ada masih banyak yang perlu diperbaiki dalam pembahasan berikutnya.

“Fraksi Demokrat siap mendermakan pemikiran bagi kepentingan perbaikan ini sebagaimana yang dikehendaki oleh gubernur, termasuk mengenai eksistensi dan fungsi Komisi Pelayanan Publik (KPP),” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, substansi Raperda pelayanan masyarakat bisa menentukan secara tepat dimana keberadaan KPP dengan institusi ombudsman daerah. Hal teknis mengenai tugas dan kewenangan KPP tentu saja harus diselaraskan secara harmonis dengan ketentuan UU No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI serta UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik agar tidak bertabrakan.

“Pemahaman kami ini tentu saja bermaksud memberikan daya argumentasi yang lebih baik atas prakarsa DPRD Jatim dalam menyusun  Raperda pelayanan masyarakat. Karena itu, support kita semua untuk perbaikan Raperda pelayanan masyarakat perlu diakomodir guna melakukan perbaikan pelayanan publik yang baik secara yuridis maupun sosiologis,” paparnya.

Juru Bicara Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Jatim Hj Luluk Mauludiyah SE mengusulkan adanya kalusul yang menyatakan istilah perubahan atau pencabutan terhadap Perda No 11 Tahun 2005. “Kami sependapat tetap memakai istilah sebagaimana yang dipakai UU 25 tahun 2009 yakni sebagai Perda Pelayanan Publik,”ujarnya.

Usulan nama perda ini, katanya, disampaikan pada pemandangan umum fraksi bersamaan dengan perubahan batasan usia komisioner. Karena itu, diusulkan kembali usia komisioner KPPD Jatim minimal berusia 35 tahun maksimal 55 tahun dengan pertimbangan, rentang usia tersebut secara psikologis telah terbentuk pematangan dan kearifan berpikir dan bertindak serta cukup berpengalaman dalam pemecahan penyelesaian masalah. (aca/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Seluruh Fraksi DPRD Jatim Setuju Perda Pelayanan Diganti"