SBY, Geger WikiLeaks & Kebuntuan Pemberatasan Korupsi

SURABAYA – Dua koran terkemuka Australia, The Sydney Morning Herald (SMH) danThe Age Jumat (11/3)  memuat artikel “Yudhoyono abused power” yang telah bikin SBY  dan orang-orang lingkaran dalamnya kebakaran jenggot. Artikel tersebut antara lain memberitakan bahwa SBY terlibat korupsi substantial dan penyalah gunaan wewenang yang merusak citranya sebagai politisi bersih dan reformis. Berita tadi ditulis berdasarkan bocoran US diplomatic cables rahasia yang diperoleh WikiLeaks.

SBY dikatakan secara pribadi mengintervensi hakim dan jaksa untuk melindungi politisi-politisi korup, menekan lawan-lawan politiknya dan menggunakan dinas intelijen (BIN) untuk memata-matai teman-teman politiknya (political allies), pesaing-pesaingnya dalam pemilihan presiden, bahkan salah satu menterinya sendiri, Yusril Ihza Mahendra.

Begitu tahun 2004 jadi Presiden, TB Silallahi telah memberitahu Hendarman Supandji, waktu itu Jampidsus yang sedang giat-giatnya memimpin kampanye perang melawan korupsi, bahwa atas instruksi pribadi SBY agar menghentikan proses terhadap Taufik Kiemas meskipun SBY telah diberitahu bahwa telah didapat cukup bukti untuk menangkap TK atas dugaan korupsi yang dilakukannya sewaktu Megawati jadi Presiden.

Diberitakan bahwa Kristiani Herawati, istri SBY, dan kerabatnya mengambil keuntungan finansial dari kedudukan politiknya. Sudah sejak awal 2006 istri SBY telah berusaha mendapat keuntungan pribadi dengan bertindak sebagai broker atau facilitator untuk business ventures. Anggota-anggota keluarga istri SBY mendirikan perusahaan-perusahaan untuk mengkomersialkan pengaruh keluarga mereka.

Berita ini mengingatkan saya pada artikel “Lobi Kayu Lingkar Istana” di TEMPO 18 Oktober 2010 yang memberitakan bagaimana usaha Wijiasih Cahyasasi alias Wiwiek, kakak ipar SBY, mengintervensi kasus pembalakan liar yang menjerat Amir dan David, direksi PT Sumalindo Lestari Jaya, yang ditahan polisi Kaltim.

Upaya Wiwiek baru berhasil ketika berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Oleh Kejaksaan mereka tidak ditahan. Atas keberhasilan ini Wiwiek, kakak ipar SBY, kemudian dalam RUPS LB PT Sumalindo yang diadakan empat hari setelah itu, diangkat menjadi Presiden Komisari PT Sumalindo. Bocoran WikiLeaks itu menggambarkan istri SBY sebagai “a cabinet of one” dan “the President’s undisputed top adviser”.

Diberitakan pula bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla diduga telah membayar suap luar biasa besarnya (enormous bribes) untuk memenangi pemilihan Ketua Umum partai Golkar dalam Kongres partai itu Desember 2004. Dalam salah satu bocoran kawat diplomatik rahasia itu diberitakan bahwa Jusuf Kalla telah mengeluarkan uang sekitar 6 juta USD atau 54 milyar rupiah untuk keperluan tersebut.

Bagaimana reaksi atas tersebar luasnya bocoran-bocoran WikiLeaks tersebut yang juga ramai dberitakan berbagai media Indonesia ? Pihak istana melalui Daniel Sparinga, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, menilai pemberitaan tersebut palsu dan penuh kebohongan, penuh sensasi dan bualan.

Partai Demokrat menilai pemberitaan dua koran terkemuka Australia itu bermotif tidak baik, yakni untuk mendiskreditkan SBY. Marzuki Ali, Ketua DPR yang juga fungsionaris Partai Demokrat menilai bocoran WikiLeaks itu ngawur. Agung Laksono, Menko Kesra, membantah bahwa dirinya pernah menyampaikan kepada pejabat Kedubes AS bahwa TB Silalahi bertindak sebagai perantara (middleman) untuk menyalurkan dana dari pengusaha Tomy Winata kepada SBY. Ini dilakukan demi melindungi SBY andaikata sampai ketahuan bila SBY langsung berhubungan dengan Tomy.

PDI-P melalui Sekjennya Tjahjo Kumolo membantah keras kebenaran bocoran WikiLeaks bahwa Taufik Kiemas terlibat kasus korupsi semasa Megawati jadi Presiden yang proses hukumnya diendapkan atas rekomendasi SBY.

Yang menarik justru reaksi Jusuf Kalla. Ia mengaku bisa mempertanggungjawabkan dana yang dikeluarkannya untuk Kongres Golkar tersebut. Sebagai pemenang dalam pemilihan Ketum Golkar, ia menilai wajar bantuan yang diberikannya kepada 3000 peserta Kongres untuk keperluan akomodasi hotel dan tiket perjalanan. Sejauh uang bantuan yang diberikan JK kepada peserta Kongres adalah uang pribadinya dan tidak ada yang berasal dari APBN, hal itu tidak menjadi masalah, meski hal itu membuktikan bahwa dalam proses pemilihan Ketum dalam Kongres partai, partai politik apa saja, kecuali mungkin PDI-P karena kharisma Megawati sebagai putri Bung Karno, kental nuansa money politics. Kalau tidak berkantong tebal, jangan berharap bisa terpilih jadi Ketum partai. Sungguh tragis ! Bisa dipastikan terpilihnya Ical sebagai Ketum Golkar dalam Kongres Golkar yang lalu juga tidak terlepas dari money politics.

Bocoran-bocoran WikiLeaks tentang SBY ini bisa menjelaskan mengapa pemberantasan korupsi mengalami kebuntuan. Kasus mega skandal korupsi Gayus Tambunan sejauh ini hanya berhasil menyentuh dan memenjarakan penerima duit Gayus. Itu pun hanya orang-orang kecil saja seperti Kompol Arafat & AKP Sri Sumartini. Jenderal-jenderal polisinya tidak ada yang dijerat korupsi padahal nama-nama mereka jelas-jelas disebutkan terlibat oleh Gayus Tambunan. Brigjenpol Raja Erizman & Brigjenpol Edmond Ilyas hanya diadili di sidang kode etik polisi saja. Tetapi penyandang dana besar Gayus, perusahaan-perusahaan besar pengemplang pajak ratusan milyar rupiah, satu pun belum ada yang tersentuh.

Demikian pula kasus travel cek pemilihan Deputy Gubernur Senior BI Miranda Gultom. Sejauh ini yang berhasil dijerat kasus korupsi cuma para penerima travel cek saja, yakni para anggota DPR periode 2004-2009. Siapa penyandang dananya belum berhasil diungkap. KPK saja mati langkah. Berkali-kali memanggil Nunun Nurbaiti yang cuma istri mantan Wakapolri Adang Dorodjatun, tidak berhasil & kesulitan atau entah mengapa rupanya enggan memanggil paksa Nunun Nurbaiti yang berdasarkan keterangan saksi-saksi sejumlah anggota DPR yang dijadikan tersangka, adalah orang yang menyalurkan dana tersebut.

Belum lagi dugaan mega skandal korupsi lain-lainnya seperti kasus bail out Bank Century, BLBI dan lain-lain yang sekarang mandeg jalan di tempat. Inilah susahnya memberantas korupsi ketika elit kekuasaan baik yang berada dalam koalisi mau pun di luar koalisi dengan Pemerintahan SBY, baik itu yang berada di eksekutif, legislatif & judikatif semuanya sudah korup. Deal-deal politik terjadi untuk saling melindungi agar tidak terjerat kasus korupsi. Falsafahnya adalah “I scratch your back, you scratch my back”. Artinya mari kita saling menolong & melindungi. Kalau sudah begitu buntulah pemberantasan korupsi.

Oleh Trimmoelja D Soerjadi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *