Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Rizal Ramli Penuhi Undangan KPK Terkait Kasus BLBI

02 May 2017 // 18:45 // HEADLINE, HUKUM, HUKUM & KRIMINALITAS

Rizal-Ramli

JAKARTA (suarakawan.com) – Ekonom senior DR Rizal Ramli memastikan diri akan memenuhi undangan tim penyidik KPK. Dia akan dimintai pendapat terkait kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tengah disidik lembaga anti rasuah.

“Hari ini, saya datang ke KPK memenuhi panggilan untuk didengar keterangan dan pandangan saya terhadap kebijakan SKL BLBI,” ujar RR, demikian Rizal Ramli disapa, dalam pesan elektroniknya kepada redaksi sesaat lalu, Selasa (2/5).

Dikatakan mantan Menko Ekui era Pemerintahan Presiden Gus Dur itu, pada 22 Desember 2014 lalu dirinya juga pernah diminta KPK untuk menyampaikan hal yang sama. Mungkin, menurutnya, KPK ingin lebih mendalami lagi proses dan mekanisme lahirnya kebijakan pemberian SKL BLBI dari panggilan kedua hari ini.

“Memang banyak ahli hukum yang memahami persoalan pidana, tetapi relatif kurang memahami lahirnya suatu kebijakan pemerintah, khususnya di sektor ekonomi. Padahal apabila kebijakan di sektor ekonomi proses dan landasan hukum dan filosofinya salah, selain bisa berdampak luas dan merugikan masyarakat, bisa juga menimbulkan berbagai skandal korupsi,” papar dia.

RR berpendapat bahwa suatu kebijakan bisa dipidana apabila dalam kajiannya mengandung aspek-aspek kriminal dan memang didesain untuk hal-hal yang buruk. Kebijakan seperti ini dipopulerkan RR dengan istialah ‘crime policy’ alias kebijakan kriminal.

RR menceritakan dirinya pernah diminta memberikan pandangan dan analisa terhadap kebijakan-kebijakan yang menimbulkan skandal korupsi bukan hanya oleh KPK. RR yang dipecat dari posisi Menko Maritim dan Sumber Daya akibat melawan proyek reklamasi teluk Jakarta, beberapa kali dimintai pandangannya oleh Kejaksaan Agung ketika dipimpin Baharudin Lopa. 

“Pandangan dan analisa yang saya sampaikan biasanya dijadikan bahan acuan tim hukum di Kejaksaan Agung,” masih kata RR.

Hal yang sama, kata RR, juga pernah dia sampaikan kepada Komisioner KPK.  Ketika itu Bibit S Riyanto selaku komisioner KPK meminta RR untuk menjelaskan lika-liku lahirnya kebijakan Bailout Bank Century pada 2009. Saat itu Bibit meminta RR hadir di KPK guna menjelaskan ihwal bailout Bank Century secara tertutup.

“Saya berharap keterangan saya kepada penyidik KPK hari ini bermanfaat dan bisa dipakai sebagai referensi dalam mengungkap tuntas kasus BLBI,” demikian RR.(mad1/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda




  • Terkini