Risma Ngotot Pengangkatan Staf Ahli Tak Bermasalah

Walikota Tri Rismaharini

SURABAYA (suarakawan.com) – Tri Rismaharini mengaku hanya bisa pasrah ketika dilaporkan oleh LSM ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Laporan tersebut terkait pengangkatan tenaga ahli yang disinyalir menyalahi ketentuan. Namun Risma Walikota Surabaya tetap yakin bahwa soal keberadaan staf ahli dilingkungan kerjanya tidak menyalahi aturan meski digaji dengan dana APBD.

“Saya sudah tanya ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-red) ternyata diperbolehkan untuk mengangkat tenaga ahli.  Pengangkatan tenaga ahli seperti ini kan sudah pernah dilakukan dari jaman sebelum saya. Ya kalau ada yang mau melaporkan, ya silakan saja,” ujar Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (07/08).

Ia menjelaskan, dalam pengangkatan tenaga  ahli tersebut tidak asal-asalan. Semua ada pertimbangan berdasarkan kebutuhan pemerintah kota serta dengan aturan perundang-undangan yang ada, yakni Undang-undang pokok kepegawaian. “Saya tidak punya niatan buruk kok mengenai rekrutmen tenaga ahli ini. Lha kalau saya ada niatan buruk, mereka tidak akan saya gaji segitu mas,” tuturnya.

Risma menambahkan, tenaga ahli yang diangkatnya itu digaji Rp5 Juta perbulan.  “Bayarane limang juta. Nyambut gawene setengah mati (Gajinya lima juta. Bekerjanya setengah mati-red),” cetusnya.

Dengan adanya tenaga ahli ini, menurutnya banyak pekerjaan sebagai Walikota menjadi terbantu. Tiap hari di Surabaya ini ada masalah dan sebagai Walikota setiap hari harus mengeluarkan 10 hingga 11 Surat Keputusan (SK).

“Saya tanya ke temen-temen pemkot ternyata tidak ada yang tahu. Saya tanya ke tenaga ahli dan ternyata mendapat penjelasan. Dan Nggak mungkin kota surabaya sebesar ini aku thok yang mikir khan,” tandasnya.

Meski demikian orang nomor satu di Kota Surabaya ini tidak akan mengambil tindakkan atas laporan ke Kejati tersebut. Ia hanya bisa pasrah saja. ”Biarkan saja mas. Yang kayak gitu itu biar Tuhan saja yang memutuskan,”ujarnya..

Sebelumnyan kasus itu mencuat bermula dari laporan  Masyarakat Pemantau Pelaksanaan Program dan Kebijaksanaan Pemerintah Jawa Timur (MP3KP-Jatim)  ke Kejati Jawa Timur.

Kordinator  MP3KP-Jatim, Eusebius Purwadi melaporkan keputusan walikota pada 26 Oktober 2010 lalu ke Kejaksaan Tinggi Jatim, terkait pengangkatan Don Rozano, Emanuel Sujadmoko, Soebagyo, Purwito, Airlangga Pribadi, Syarif Mustafa Amien, Mursyid dan Adi Sutarwiyono sebagai tenaga ahli. Pengangkatan itu tertuang dalam  keputusan walikota Surabaya nomor 188.45/444/436.1.2/2010 tentang pengangkatan 8 orang tenaga ahli oleh Walikota. (aca/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Risma Ngotot Pengangkatan Staf Ahli Tak Bermasalah"