Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Ribuan Pegawai Tidak Tetap di Jatim Curhat ke Gus Ipul dan Rieke

14 May 2017 // 19:42 // DAERAH, HEADLINE, PERISTIWA

IMG-20170514-WA0004

SURABAYA (suarakawan.com) – Acara Sosialisasi dan Konsolidasi tentang Revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN di Gedung Juang 45 Surabaya, Minggu (14/5), menjadi ajang curhat ribuan Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan honorer dari seluruh Jatim.

Mereka menceritakan kondisi yang sebenarnya kepada Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf dan anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka. Dihadapan kedua pejabat itu, mereka mengaku mendapat upah atau gaji tidak hanya tidak layak, tapi tidak manusiawi dari tempatnya bekerja.

“Selama sebelas tahun mengajar, saya hanya menerima gaji sampai saat ini 200.000. Saya pun masih harus mengajar komputer dan seni,” ucap Henri, salah satu guru sebuah SDN di Tulungagung di Gedung Juang 45 Surabaya, Minggu (14/5/2017).

Nasib tragis dialami Ali Muttakin. Guru di SDN Ngawi ini menerima gaji yang sama. “Saya malah sudah 12 tahun mengajar. Apa yang bisa dilakukan dengan uang segitu,” keluhnya.

Tidak hanya mereka, terutama GTT paling banyak gaji sebulan mereka Rp 750.000. Bahkan, di Sidoarjo juga gaji GTT masih Rp 200.000. Untuk menyikapi kondisi ini, mereka mengajar ekstra kurikuler.

Mendengar pengakuan itu, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka terharu dan trenyuh. Gus Ipul tak sabar dan menyampaikan bahwa semua ada kewenangannya. “Namun harus bersama-sama diperjuangkan,” ucapnya.

Saat ini, Gus Ipul mengaku masih banyak pegawai honorer yang tidak diberi gaji dan belum dipikirkan oleh pemerintah daerah setempat. Seperti, pegawai yang bekerja di lingkungan pendidikan hingga kesehatan. “Mereka diangkat langsung oleh instansi tanpa sepengetahuan dan di data terlebih dahulu oleh dinas/badan kepegawaian setempat,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya akan mengevaluasi, unit pelayanan publik yang ada di kabupaten/kota agar bupati/walikota mengetahui permasalahan ini. Jangan sampai mereka ini bekerja tapi tidak memiliki penghasilan, sehingga seperti tidak bekerja. “Kami akan segera mendata berapa banyak pegawai seperti ini yang belum mendapat perhatian,” tegasnya.

Terkait Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Gus Ipul mendukung dilakukan revisi. UU tersebut terkait pengangkatan (Pegawai Tidak Tetap) PTT, Honorer, tenaga kontrak dan pegawai tetap non PNS menjadi PNS.

“Dukungan revisi UU ASN yang menjadikan PTT, Honorer, tenaga kontrak dan pegawai tetap non PNS seperti perawat, bidan, penyuluh kesehatan, pertanian, perkebunan, GTT, maupun tenaga non pemerintah lainnya menjadi PNS sangatlah penting untuk segera dibahas oleh wakil pemerintah di DPR RI,” ujarnya.

Bentuk dukungan tersebut, terlihat pada saat Gus Ipul selaku Wakil Kepala Daerah di Provinsi Jatim menandatangani Surat Dukungan pengangkatan PTT, Honorer, tenaga kontrak dan pegawai tetap non PNS menjadi PNS melalui revisi UU ASN.

“Surat dukungan ini, akan dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia dan ditembuskan langsung kepada Wapres RI, Ketua DPR RI, Menpan RB, Menkopolhukam, Mensesneg dan Menteri Keuangan Republik Indonesia,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Rieke. Menurutnya, revisi adalah momen penting untuk memberi kesempatan dan kesejahteraan kepada pegawai honorer di pemerintahan yang ada diseluruh Indonesia untuk segera diangkat menjadi PNS. Karena itu, dia mengajak semua pegawai honorer yang ada di Indonesia untuk berjuang bersama agar UU ASN segera dibahas oleh pemerintah dan DPR RI.

“Mana ada generasi muda dan anak-anak kita bisa pintar jika tidak ada guru-guru yangkekurangan penghasilannya di daerah. Mana bisa negara kita berdaulat pangan jika kita kekurangan PNS penyuluh dibidang pangan,” ujarnya. (Bng/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda




  • Terkini