Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Riau Bukan Milik Pemerintah Republik Indonesia (1)

11 Jun 2017 // 22:23 // OPINI, SUARA PEMBACA

asap

Buat Presiden RI (Bapak Jokowi) dan Ibu Menteri LHK

Bu Menteri, titip pesan ke Bapak Presiden Jokowi: Riau Bukan Milik Pemerintah Republik Indonesia!
_____________________________

Bu Menteri LHK..
Kita sudah berteman sejak lama. Bahkan saya tetap menulis surat terbuka, dan menyampaikan kemarahan luar biasa tentang Karhutla dahsyat tahun 2015, saat kita sudah lama saling kenal.

Kritik saya mungkin tersangat kasar, dan Ibu berbesar hati saat itu meminta maaf. Lantas berjanji setelah 2015, diperjuangkan untuk tak ada asap lagi, dan janji itu ditepati. Meski saya tau demi menepatinya harus dengan ‘berdarah-darah’ siang dan malam, merangkul banyak kalangan, melawan banyak yang berkepentingan, membutuhkan banyak kebijakan tambahan, serta energi yang menguras emosi lahir dan batin.

Bu Menteri LHK…
Kita tetap berteman baik meski saya pedas memberi kritik dan anda mengajak saya ikut membantu mengawal dan bersikap kritis dari dalam pemerintahan. Anda meyakinkan saya, bahwa untuk membuat perubahan tidak bisa sendirian. Apalagi yang dihadapi adalah penyakit menahun, ada virus yang harus disembuhkan dari hulu hingga ke hilir.

Saya akhirnya terima ajakan itu, semata-mata karena ingin tahu, Karhutla hampir 20 tahun gak hilang-hilang, hutan kami rusak, Taman Nasional kami berubah fungsi, Harimau kami mati, lingkungan kami sekarat, dan masalah lingkungan lainnya, sebenarnya dimana letak salahnya? kami di Riau diapain oleh pemerintah pusat selama ini? saat Riau membara dan berasap, kami diapain aja?

Akhirnya saya memilih mendampingi Anda, dan saya mendadak jadi banyak musuhnya. Bahkan ada yang mengatakan saya ‘murahan’ membela yang bayar, tapi saya tak pedulikan mereka. Tau apa mereka tentang pribadi saya? Urusan murahan atau tidak, keluarga saya dan Tuhan pasti lebih tahu. Alasan utama saya membantu Anda, ada di tulisan saya berikutnya.

Bu Menteri LHK…
Saya sudah membantu Anda selama hampir 1,5 tahun. Berikut inilah fakta kasat mata yang akhirnya saya temukan dan simpulkan. Jika ada kesempatan, dan layak dilaporkan, kiranya mohon untuk disampaikan kepada Bapak Presiden.

Pasca Karhutla dahsyat tahun 2015, KLHK melahirkan PP perlindungan gambut, dengan tujuan utama melindungi rakyat korban asap dan demi menjaga keseimbangan lingkungan. Namun oknum (izinkan saya menggunakan kata ini, karena tidak semuanya begitu) penguasa dan oknum pengusaha di Riau malah rame-rame kirim surat protes ke Presiden, minta PP perlindungan gambut direvisi, berharap isi PP yang baru lahir itu segera bisa dikebiri. Mau jadi apa Riau ini?!?

Gambut yang selama ini membara telah dilindungi dengan aturan sedemikian rupa, yang belum pernah ada sejak Indonesia merdeka, anehnya mereka malah tak suka. Ternyata bohong mereka membenci asap, buktinya mereka suka gambut jadi sumber kabut.

Dua tahun terakhir Riau tak lagi membara setelah hampir 20 tahun tanpa jeda rakyat tersiksa, lalu KLHK mengeluarkan aturan yang semakin memperkuat, namun egoisme mereka malah kumat. Mereka yang kompak protes ke Presiden, sepertinya sudah terbiasa melihat kami rakyat sekarat karena asap. Sementara di musim Karhutla, mereka bisa saja dengan entengnya nginap di hotel ber-AC atau liburan ke luar kota.

Mereka mengancam, jika PP perlindungan gambut tidak direvisi, maka akan terjadi PHK besar-besaran. Berapa banyak yang akan di PHK itu? dimana saja? Harusnya mereka buktikan dengan sedetail-detailnya. Bukan ancaman dengan kata tanpa data dan fakta.

Bukan dengan mengancam-ngancam minta aturan yang melindungi alam, lingkungan, dan korban asap malah dilemahkan. Jikapun ada yang di-PHK, di mana? berapa? Bandingkan dengan jutaan rakyat Riau yang bisa menghirup oksigen bersih karena lahan gambut dilindungi.

Mengapa harus di PHK? jika alasannya karena mereka tak bisa mengolah lahan di gambut dalam lagi, lalu selama ini mereka ngapain aja ada disitu? padahal gambut dalam itulah yang sangat mudah sekali terbakar. Mereka gerah karena berada di lokasi yang salah, tapi gak mau ditunjuki ke jalan yang lurus dan benar.

Babak berikutnya secara mengejutkan, UU Lingkungan Hidup kemudian mereka gugat ke Mahkamah Konstitusi. Oknum pengusaha teriak-teriak karena mereka kena libas penegakan hukum yang tegas di era Ibu Menteri. Penegakan hukum yang sebelumnya tak pernah terjadi.

Rp 18 Triliun lebih didapat dari vonis hukuman korporasi nakal, dan mereka harus mengganti rugi atas siksa asap yang diderita rakyat. Para petinggi korporasi juga kini ikut dijerat. Penegakan hukum perdata dan pidana jalan serentak. Baru dua tahun dijalankan, oknum pengusaha mendadak ketakutan dan menggugat pasal sakti yang bisa menjerat pelaku Karhutla. Gugatan itu pertama kali terjadi setelah berpuluh tahun mereka berbuat nakal merasa aman-aman saja. Karena tak ada celah untuk menghindari penegakan hukum, kekuatan korporasi kemudian kompak menggebuk UU lingkungan hidup ke MK. Padahal yang mereka gugat adalah hukum yang dianut secara global, dan mereka mengkambinghitamkan hak masyarakat adat. Licik!

Tapi mana suara dari penguasa di Riau, baik eksekutif maupun legislatif, mau membela UU itu tetap ada? Nyaris kagaaaaaaak ada yang berani menegur kekuatan korporasi. Padahal padah dampak Karhutla, nyata-nyata dirasakan oleh rakyat mereka. Hanya beberapa LSM peduli lingkungan yang setia mau bersuara.

Penguasa yang mendapat mandat melindungi rakyat, tiarap cantik semua. Padahal dulu mereka yang koar-koar, minta penegakan hukum yang adil, tidak hanya menyasar rakyat kecil, tapi juga korporasi. Saat UU itu akan dikebiri oleh kekuatan korporasi, mereka malah memilih tutup mulut, dan pura-pura gak ngerti.

Sekarang yang terbaru, kawasan hutan Riau ‘diam-diam akan dicuri’ lewat usulan pemutihan RTRW. Luasnya luar biasa menuju lingkungan semakin binasa. Namun saat dibuka ke publik dengan cara mengingatkan baik-baik, mereka malah lantas mencari dalih pembenaran. Membela diri dan beralasan melakukannya dengan menyebut atas nama rakyat. Rakyat yang mana? Mana saja lokasinya? Mana bukti-buktinya itu punya rakyat? Kenapa gak dibuka dan biarkan tim independen dari komunitas rakyat dan LSM ikut mengawasi? Kenapa hanya kalangan tertentu saja yang tahu?

Mereka mengaku semua demi rakyat, sedangkan mandat utama dari rakyat untuk membahas Perda RTRW Riau saja gak selesai-selesai dikerjakan. Mereka selalu mengulur dan mengulur pembahasan dengan banyak alasan selama bertahun-tahun. Liciknya, mereka melempar kesalahan dan membentuk opini pembodohan, sambil terus ‘bergerilya’ dengan berbagai cara meminta-minta penambahan kawasan hutan untuk diputihkan. Alasannya lagi-lagi permintaan atas nama rakyat.

Sekuat apapun usaha Bu Menteri meluruskan, percuma! Mereka malah lancarkan fitnah dan pemlintiran kata-kata. Mereka mendadak kompak menuding ada lahan ilegal disusupkan, tapi sudah disuruh lama untuk membuka, gak dibuka-buka juga. Harusnya mereka buka saja, biar kami rakyat pun jadi tahu apa adanya. Apa saja dan dimana saja?

Lagipula seharusnya mereka paham, tuduhan lahan korporasi ilegal diputihkan itu adanya di SK era Menteri siapa? Entah kenapa mereka mendadak amnesia. Entah kenapa mereka gak sabaran, bahwa semua detailnya tengah dipelajari LHK menggandeng kerjasama dengan KPK. Sudah sering disampaikan tapi entah kenapa mereka seperti mendadak gak bisa baca.

Bu Menteri…
Titip pesan ama Bapak Presiden Jokowi, dalam pandangan saya pribadi, Riau bukan milik pemerintah Republik Indonesia, tapi sudah lama menjadi milik oknum pengusaha dan oknum penguasa! Kami rakyat, hanya menumpang hidup saja di sini. Numpang namanya dikutip.

Kami rakyat tidak punya apa-apa di sini. Katanya kami diwakili, tapi data dan fakta materi apa yang diwakili, tak ada detailnya mereka beri. Mereka cuap-cuap di ruang publik, memainkan opini dengan bahasa seolah-olah kami rakyat ini bodoh semua.

Jadi saat Bapak Presiden dan Bu Menteri berniat baik membantu rakyat Riau, oknum penguasa di sini malah akan membela oknum pengusaha atas nama kami. Jadi lebih baik gak usah dibantu-bantu Riau ini ama Bu Menteri dengan aturan dan kebijakan, apalagi terobosan-terobosan yang gak pernah ada sebelumnya. Percuma, karena mereka ahli segalanya. Biarkan sajalah kami sekarat di sini dan mati pelan-pelan saat kelak tak lagi punya hutan, saat kelak kembali bernafas termengap-mengap karena asap. Karena semakin dibantu, semakin kaya raya mereka dan kami semakin dikorbankan….!

Jadi inilah pendapat saya pribadi. Riau ini bukan milik Pemerintah Republik Indonesia. Riau ini sudah milik oknum penguasa dan oknum pengusaha. Nama kami hanya laku di bibir jika dibutuhkan untuk membela kepentingan mereka.

Jika mereka baca tulisan ini dan tak suka, lalu terjadi apa-apa pada diri saya, tolong Bu Menteri sampaikan kepada Bapak Presiden: Beginilah adanya Riau…..

Salam Hormat

Afni Zulkifli
(Saya Asli Rakyat Riau)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini