Reposisi Fraksi DPRD Jatim Cacat Hukum

Tidak ada komentar 8 views

SURABAYA (suarakawan.com) Reposisi yang akan dilakukan oleh beberapa anggota fraksi di DPRD Jatim Jatim tampaknya terancam cacat hukum. Meski tatib DPRD Jatim menyatakan bahwa reposisi fraksi memang kewenangan partai, tapi ternyata itu bertentangan dengan PP No. 16/2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tatib DPRD.

Bunyi pasal 35 (1) PP tersebut menyatakan bahwa pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris fraksi dilakukan oleh dan dari anggota fraksi. Tentu saja, dengan azas hukum lex superiori derogat lex inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan di bawahnya) maka yang dianut adalah PP No. 16/2010.

Plt Ketua DPD Golkar Jatim Sahat Tua Simandjutak saat dikonfirmasi, Minggu (03/04) menjawab dengan nada arogan. Dia langsung menyela pertanyaan, dan menjawab dengan nada tinggi. ’’Sudahlah, sekarang pilih PP itu atau partai. Kalau sudah kebijakan partai ya harus dilaksanakan!’’ tandas pria yang juga anggota Komisi A DPRD Jatim tersebut.

Menutunya aturan tersebut dalam PP itu tidak berarti apa-apa. Keputusan partai sudah final.

Ketika ditanya, bukankah seharusnya melihat peraturan perundangan yang ada dalam setiap kebijakan partai, Sahat kembali menyela. ’’Sudah, sudah, tak ada koma. Tidak ada tapi-tapian,’’ sergahnya.

Ini ironis, mengingat Sahat sendiri berlatar belakang sarjana hukum. Belum lagi, tradisi Golkar yang selalu menjunjung regulasi.

Ada empat fraksi di DPRD Jatim yang melakukan reposisi. Empat fraksi tersebut adalah Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi Golkar. Hanya fraksi PKS yang tampaknya lolos, karena bahkan untuk memilih ketua fraksi, sampai menggelar fit and proper test di internal fraksi mereka. Sedangkan tiga fraksi lainnya benar-benar murni penunjukan partai. (aca/jto)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Reposisi Fraksi DPRD Jatim Cacat Hukum"