Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Raperda Pendidikan Diharapkan Jadi Payung Hukum Bantu Siswa Miskin

15 Nov 2017 // 19:48 // HEADLINE, PENDIDIKAN

smk1

SURABAYA (suarakawan.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur terus melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sistem pelaksanaan Pendidikan di Jatim. Dimana dalam pembahasan ini Komisi E mengundang Dinas Pendidikan, Biro Hukum, dewan Pendidikan Jatim di DPRD Jatim, Rabu (15/11).

Maka Pihak komisi E berharap dengan adanya Raperda Sistem Pelaksanaan Pendidikan Jatim ini bisa menjadi payung hukum bagi kepala daerah Kabupaten/kota di Jatim untuk memberikan bantuan kepada siswa miskin SMA/SMK yang saat ini diambilalih oleh Provinsi. Hal ini disampaikan oleh Anggota komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari ditemui usai pembahasan di komisi E DPRD Jatim.

“Dengan adanya Raperda tersebut kepala Daerah untuk membantu siswa SMA/SMK bisa sekolah dengan gratis, dan polemik antara kabupaten/kota dan Provinsi Jatim tidak terjadi lagi,” ujar Agatha Retnosari politisi asal Fraksi PDIP Jatim ini.

Untuk melaksanakan salah satu pasal sebagai payung hukum kepala Daerah untuk membantu siswa SMA/SMK gratis ini, pihaknya bersama anggota komisi E terus akan mengawal dan memperjuangkan kepada pihak eksekutif agar juga menyetujui pasal tersebut. “Nanti pada pertemuan kedua akan kami sampaiakan kepada pihak eksekutif, agar masalah ini bisa selesi,” ujarnya.

Selain itu dalam Raperda Sistem Pelaksanaan Pendidikan di Jatim, juga dimasukan tentang anggaran APBD 2019 yaitu bahwa anggaran pendidikan yang 20 % persen murni ditangani oleh dinas Pendidikan, karena sekarang kewenengan sudah ada di pemerintah provinsi yaitu SMA/SMK. Bukan lagi anggaran fungsional pendidikan yang tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. “Setelah melakukan turun ke lapangan dan bertemu kepala sekolah di Jatim bahwa anggaran pendidikan semakin naik pasca peralihan SMA/SMK, maka hukumnya wajib APBD 2019 mendatang untuk pendidikan 20 % harus murni diluar DAU,DAK dan Bos,”tegas Agatha Retnosari Politisi asal Dapil Jatim I Surabaya – Sidoarjo.

Tidak hanya dua masalah tersebut, Dalam Rapeda Sistem Pelaksanaan Pendidikan juga dimasukan aturan tentang Ramah anak untuk SMA/SMK, dan juga ramah anak bagi siswa berkebutuhan khusus Disabilitas juga akan dimasukan dalam raperda tersebut. Serta juga tentang muatan pendidikan lokal dan pendidikan karakter bagi siswa SMA/SMK. (aca/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini