Raperda Disyahkan Jadi Perda Dengan Catatan Dewan Jatim

sidang paripurna DPRD Jatim

SURABAYA (suarakawan.com) – Telah disahkan Raperda Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Atas Pelaksanaan APBD 2010 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jatim oleh seluruh Anggota DPRD Jatim. Namun masih banyak catatan dari dewan yang perlu di perhatikan oleh Gubernur Jatim.

Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jatim H Sholeh Hayat SH, pada paripurna Pendapat Akhir Fraksi DPRD Jatim terhadap Pembahasan atau Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Jatim Tahun Anggaran 2010, di Gedung DPRD Jatim, Rabu (27/7) mengatakan menyetujui Raperda pertanggungjawaban gubernur atas pelaksanaan APBD 2010 menjadi Perda itu didasarkan adanya berbagai catatan, pertimbangan dan masukan.

Dia menjelaskan, ada beberapa rekomendasi dan pemikirannya yang harus menjadi perhatian, yakni upaya memperbaiki pengelolaan, manajemen dan profesionalitas dalam kinerja serta didasari niat tulus untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Jatim dari sektor BUMD.

“Kita ketahui, selama ini BUMD dinilai masih minim kontribusinya terhadap pendapatan daerah Provinsi Jatim, maka bersama ini kami mendorong Raperda tentang BUMD Provinsi Jatim dapat segera terealisasikan,” ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan, Fraksi PKB juga mengharapkan agar revitalisasi fungsi dan peningkatan kualitas infrastruktur Puspa Agro Jatim dapat segera terealisasikan. Mengingat, hal itu dapat menjadi ikon kebanggaan bagi Provinsi Jatim serta dapat mendorong ekonomi produktif bagi masyarakat.

Sementara itu, juru Bicara Fraksi PDI P DPRD Jatim Sugiono SH MSi mengatakan, dengan memperhatikan catatan komisi-komisi dan badan anggaran serta upaya komitmen perbaikan yang sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran SKPD, Fraksi PDI P menyatakan dapat menerima laporan pertanggungjawaban gubernur untuk pelaksanaan APBD 2010. (aca/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Raperda Disyahkan Jadi Perda Dengan Catatan Dewan Jatim"