PT PWU Didesak Hentikan Pembangunan The Frontage

Thoriq saat memberikan keterangan pers

Thoriq saat memberikan keterangan pers

SURABAYA (suarakawan.com) – Gara-gara dibangun di atas tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, PT Panca Wira Usaha (PWU) didesak untuk menghentikan proses pembangunan apartemen The Frontage di tanah bekas Pabrik Kulit di Jalan Ahmad Yani, Surabaya.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq dari F-PKB, ketika melakukan sidak di lokasi proyek gedung ‘The Frontage’ Surabaya, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Rabu (9/9) sore. Dalam sidak itu, Thoriq-panggilan akrab Thoriqul Haq didampingi empat anggota Komisi C DPRD Jatim lainnya.
“Atas hasil rekomendasi kita sebelumnya terhadap PT PWU (Panca Wira Usaha), maka proyek The Frontage ini dikawatirkan di kemudian hari akan timbul masalah hukum,” kata Thoriq kepada wartawan di sela sidak.
The Frontage dikerjakan di lahan milik BUMD pemprov, PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk menggandeng PT Trikarya Graha Utama (TGU). Proyek ini rencannya dibangun selama tiga tahun dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2018 mendatang.
Secara keseluruhan apartemen ini akan dibangun di lahan seluas 50×200 meter persegi. Lahan yang dibangun adalah lahan yang dulu bekas pabrik kulit dan berada disamping kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Selain apartemen di proyek ini juga dibangun perkantoran dan pertokoan. “Nanti total bangunannya adalah 30×175 meter dan terdiri dari tiga tower masing-masing tower memiliki 33 lantai, kemudian yang ditengah 28 lantai dan 30 lantai,” kata Yayan Wahyana, Kepala Lapangan proyek The Frontage dari PT Waskita.
Menurut Thoriq, sebagai BUMD milik Pemprov Jatim, PT PWU seharusnya tidak boleh menjual sembarangan tanah aset milik pemerintah. Dengan pembangunan apartemen berkonsep strata title, maka PT PWU secara diam-diam telah menjual tanah milik negara.
“Pembangunan ini tidak bisa dilanjutkan karena tanahnya milik negara. Kami minta untuk sementara pemasaran dihentikan, sampai ada kejelasan status lahan apartemen The Frontage. Sebab lahan tersebut sampai saat ini masih tercatat aset milik pemprov Jatim yang dipisahkan dan dikelolakan kepada PT PWU Jatim.” ujarnya.
Komisi C juga menemukan bukti awal saat mengunjungi tempat pemasaran maupun stand The Frontage saat mengikuti pameran properti. Karena itu, jika proses pembangunan tetap berlanjut, Komisi C mengancam akan melakukan penyegelan. “Akan kita laporkan proses pembangunan apartemen ini ke polisi dan dilakukan penyegelan,” ancamnya.
Saat sidak, Thoriq dkk sempat menemui pimpinan proyek. Beberapa saat kemudian, mereka ditemui langsung ?Komisaris Utama PT PWU, M Ardi Prasetyo. Kepada wartawan, Ardi menjelaska pembangunan apartemen The Frontage tidak mungkin dihentikan. Sebab, proyek ini sudah berjalan.
Selain itu, PT PWU juga telah menggandeng rekanan. Ada dana perbankan juga di sini. “Prinsipnya tanah ini memang tanah negara sehingga ke depan harus kembali menjadi tanah negara. Kami juga tidak ingin di kemudian hari bermasalah dengan hukum,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya berjanji akan menata ulang konsep jual beli yang akan dilakukan terhadap apartemen tersebut. Awalnya, apartemen ini memang mengambil konsep strata title dengan batasan maksimal kepemilikan adalah 20 tahun. “Jadi nanti akan kita tata ulang, nanti konsep jual belinya seperti apa,” ucapnya. (Bng/rur)
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "PT PWU Didesak Hentikan Pembangunan The Frontage"