Presiden Bisa Diimpeachment Jika Pemerintah Nekad Menaikkan Harga BBM

SURABAYA (suarakawan.com) – Langkah pemerintah menaikkan harga BBM akan menjadi celah untuk memakzulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, perubahan harga BBM yang merujuk pada mekanisme pasar dunia bertentangan dengan konstitusi Undang-undang Migas nomor 22 Tahun 2001.

“Pemerintah harus berhitung atas rencana menaikkan harga BBM, karena itu bisa menjadi pintu untuk memakzulkan Presiden,” kata Kurtubi, pakar Perminyakan Nasional kepada wartawan di Surabaya, Senin (26/03).

Seharusnya, menurutnya, pemerintah tahu jika pasal 28 ayat 2 yang menyerahkan harga minyak pada mekanisme pasar bebas telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2005. Dengan demikian, secara hukum pasal itu sudah tidak berlaku lagi.

Karena itu, jika pemerintah benar-benar menjalankan rencana menaikkan harga BBM, nantinya malah menjadi bumerang. “Presiden bisa diimpeachment karena tidak sesuai dengan aturan konstitusional,” tegasnya.

Dia menghimbau, pemerintah sebaiknya menunda rencana kenaikan harga BBM sambil seluruh pihak terkait melakukan penghitungan ulang dan efesiensi. Dia yakin bila dihitung ulang berdasarkan harga minyak mentah, APBN tidak akan membengkak sampai 170 triliun rupiah seperti yang yang dikatakan pemerintah bila tidak naik.

“BP Migas juga tidak perlu menaikkan cost recovery sampai 15 miliar dolar, cukup 12 milar dolar sehingga bisa menghemat APBN 60 triliun rupiah, serta sesegera mungkin menyiapkan infrastruktur gas untuk dipakai angkutan umum agar tidak perlu menaikkan harga BBM,” paparnya. (Bng/jto)

 

Keterangan foto: Pakar pakar Perminyakan Nasional, Kurtubi. (Bng)

Tag:
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Presiden Bisa Diimpeachment Jika Pemerintah Nekad Menaikkan Harga BBM"