PRD Canangkan Gerakan Pasal 33

Tidak ada komentar 6 views

lambang PRD

SURABAYA (suarakawan.com) – Pasal 33 UUD merupakan fondasi utama bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip: usaha bersama berazaskan kekeluargaan (koperasi), penguasaan cabang produksi strategis oleh negara (BUMN), serta bumi, air, udara, dikuasai negara dan peruntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun sayang, saat ini pasal tersebut belum benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itu Partai Rakyat Demkokratik (PRD) menggalang gerakan Pasal 33.

“Gerakan Pasal 33 merupakan gerakan kerakyatan secara nasional yang bertujuan mengembalikan seluruh kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini negara seharusnya berposisi sebagai alat rakyat yang menguasai perekonomian untuk didistribusikan kepada rakyat. Rakyat tidak semata pasif menunggu melainkan ambil bagian aktif dalam gerakan ini,” papar Budi Santoso, Ketua PRD Jatim, Kamis (21/07).

Oleh karena itu “Gerakan Pasal 33” melibatkan sektor-sektor rakyat seperti kaum buruh, petani, mahasiswa, profesional, pedagang kecil, pengusaha kecil, seniman, pengangguran, akademisi, politisi, dan sektor-sektor rakyat tertindas.

Dasar dari gerakan ini adalah konstitusi dan cita-cita kemerdekaan. Dengan demikian gerakan ini pun akan merangkul tiap-tiap kekuatan politik, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, di pusat maupun daerah, untuk memastikan kembali ditegakkannya Pasal 33 UUD 1945 dalam setiap aspek kehidupan.

“Pada tingkat yang lebih praktis “Gerakan Pasal 33” akan tercermin dalam gerakan-gerakan sektoral dan teritorial, seperti kaum tani yang mempertahankan atau merebut kembali lahan garapannya dari penguasaan pemodal besar, nelayan yang mendapatkan kebebasan dan perlindungannya untuk melaut, masyarakat daerah yang memastikan bagi hasil yang adil dari usaha pertambangan di daerahnya, rakyat miskin yang memperjuangkan pendidikan dan kesehatan gratis, dan lain-lain sejenisnya,” imbuh Budi.

Lantas, seluruh gerakan ini akan mengerucut pada tingkat politik dengan membentuk persatuan nasional yang seluas-luasnya dari segenap kekuatan politik anti-imperialisme. Persatuan nasional adalah kekuatan politik yang bertugas mengembalikan kedaulatan bangsa: membatalkan seluruh produk perundang-undangan yang pro liberalisasi ekonomi, merenegosiasikan kontrak-kontrak pertambangan, meninjau kembali penguasaan lahan oleh pemilik modal besar, dan memastikan kesejahteraan sosial.

“Sejak tanggal 22 Juli 2011 ini Partai Rakyat Demokratik (PRD) akan bergerak serentak di 23 provinsi untuk mensosialisasikan dan mengajak seluruh rakyat untuk bersama memperjuangkan kedaulatan dan kesejahteraannya,” pungkas Budi.(aca/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "PRD Canangkan Gerakan Pasal 33"