Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Praperadilan Setnov Dikabulkan, Begini Reaksi KPK

29 Sep 2017 // 20:18 // HEADLINE, HUKUM, HUKUM & KRIMINALITAS

kpk2

JAKARTA (suarakawan.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kekecewaan atas putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar yang mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto.

Dalam putusannya, Cepi menyatakan, penetapan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang dilakukan KPK tidak sah. Dengan putusan ini, status tersangka yang disandang ketua umum Partai Golkar sejak Juli lalu gugur.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief menyatakan, putusan ini membuat penanganan perkara kasus e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun menjadi terkendala.

“KPK kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan sore ini, karena upaya penanganan kasus KTP elektronik menjadi terkendala,” kata Syarief saat dikonfirmasi, Jumat (29/9).

Syarief menyatakan, secara institusional KPK menghormati institusi peradilan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus e-KTP. Pengusutan kasus ini dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan karena masih banyak pihak yang terlibat dalam megakorupsi itu yang masih menghirup udara bebas.

“KPK memastikan komitmen untuk terus menangani kasus KTP Elektronik yang diduga sangat merugikan keuangan negara. Banyak pihak yang diduga terlibat, telah menikmati indikasi aliran dana dari proyek KTP elektronik ini tentu tidak adil jika dibiarkan bebas tanpa pertanggungjawaban secara hukum,” tegasnya.

KPK akan segera memutuskan langkah hukum yang bakal dilakukan menyikapi dikabulkannya praperadilan Novanto. Langkah hukum ini akan ditempuh setelah KPK mempelajari pertimbangan hakim tunggal Cepi Iskandar dalam memutuskan ketidaksahan

KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka. Hal ini lantaran KPK sangat meyakini keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP. Apalagi, Pengadilan Tipikor Jakarta sudah menjatuhkan hukuman terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto.

“Terkait dengan pertimbangan hakim yang kesimpulannya menerapkan tersangka tidak sah, KPK akan mempelajari terlebih dahulu dan akan segera menentukan sikap setelah ini. Terutama karena KPK sangat meyakini adanya indikasi korupsi dalam pengadaan KTP elektronik ini, yang bahkan untuk dua orang terdakwa telah dijatuhi vonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Diketahui, hakim tunggal PN Jaksel, Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Novanto. Cepi menyatakan penetapan tersangka terhadap Novanto yang dilakukan KPK tidak sah. Cepi pun memerintahkan KPK menghentikan proses hukum terhadap Novanto.(bs/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini