Polda Akan Digugat Mbok Sanah

Tidak ada komentar 20 views

kabid humas Kombes Pol Rahmad Mulyana

SURABAYA (suarakawan.com) – Gara-gara kasusnya di SP3 alias di hentikan oleh penyidik Polda Jatim pada 2005 lalu, Sanah alias Marniti (81) warga Babatan,akan melayangkan gugatan ke  Polda Jatim dan PT Pakuwon Darma. Tidak hanya itu, Sanah juga meminta perlindungan hukum pada Komisi III DPR RI yang saat ini melakukan kunjungan kerja ke Polda Jatim,Selasa(26/07).

Menurut kuasa hukum mbok Sanah Herry Kairupan gugatan ini dilakukan karena ada dugaan ada permainan hukum dalam kasus ini.

“Kasus ini sudah berjalan puluhan tahun,namun kliennya masih belum mendapatkan rasa keadilan,”ujar Herry Kairupan, Selasa (26/07) saat di Mapolda Jatim.

Untuk diketahui, kasus Sanah ini berperkara sejak 1993 lalu. Dalam kasus tersebut, Sanah mempersengketakan tanah seluas 8710 m2 miliknya, yang  ‘dikuasai’ oleh PT Pakuwon Darma.

Tanah dengan status Petok D nomor 1282 ini, diakui oleh Pakuwon dibeli dari alm. Kusnoto (suami Sanah-red) yang memiliki surat kuasa menjual dari Sanah bertanda cap jempol (Sanah tidak bisa tanda tangan-red) yang diduga palsu.

Oleh Kusnoto, tanah tersebut dijual kepada Rudi Setiawan Direktur PT Setia Slamet. Pada 1 Mei 1993, oleh Rudi tanah tersebut dijual pada seseorang bernama Richard. Namun, pada 12 Juni 1993 muncul laporan Mutasi Tanah dan bangunan yang isinya menyatakan telah terjadi jual beli dari Sanah pada Richard.

“Awal masalah Dari sini, ada kejanggalan. Sanah merasa tidak pernah menjual tanah tersebut pada Richard. Apalagi, untuk selanjutnya Richard menjual tanah tersebut pada Saibun Wijaya Direktur PT Pakuwon Darma,” ujar Herry Kairupan kuasa hukum Sanah.

Ia menambahkan, karena tak merasa menjual tanah tersebut, pada 29 April 2003, Mulyosari, anak dari Sanah melaporkan kehilangan Petok D tanah tersebut ke Polres Surabaya Selatan dengan no pol STP/B/120-6/IV/2003/Resta.

“Anehnya saat  Mulyosari juga berupaya mengurus sertifikasi tanah, namun ditolak oleh BPN dengan alasan, tanah sudah beralih ke PT Pakuwon Darma,” tegasnya.

Setelah itu, pada 22 Maret 2005 Mulyosari melaporkan kembali ke Polres Surabaya Selatan dengan perihal dugaan tindak pidana penyerobotan tanah, perbuatan tidak menyenangkan serta penadahan oleh Pakuwon. Namun tidak lama kemudian, pada 28 maret Pakuwon melaporkan balik ke Polda Jatim Sanah dan ahli warisnya, dengan sangkaan telah memberikan keterangan palsu.

Terkait dengan sengketa ini, pada 18 April 2005 penyidik Ditreskrim Polda Jatim akhirnya melakukan perbandingan sidik jari yang ada pada surat kuasa yang diperkarakan. Hasilnya, dari hasil identifikasi dengan no pol BA/41/IV/2005/Si Ident menyatakan sidik jari dinyatakan non identik atau tidak sama.
Selain melakukan labfor atas sidik jari tersebut, pada 20 juli Bareskrim Polri juga mengadakan gelar perkara atas nama Sanah, dengan hasil bahwa kasus tersebut memenuhi unsur pidana, laporan Pakuwon terhadap Sanah dinyatakan di tunda, serta penyidikan dikembalikan ke Polresta Surabaya Selatan.

“Hasil ini rupanya tidak ditindaklanjuti oleh Polda. Karena itu, dulu pengacara sebelumnya juga pernah minta perlindungan hukum pada Irwasum Polri,” tukasnya.

Sementara itu, terkait dengan hasil lab yang dianggap sebagai novum baru ini, rencananya akan dipakainya untuk menggugat balik Polda Jatim melalui PN Surabaya untuk membuka kembali kasus tersebut. Tidak hanya itu, terkait dengan roadshow Komisi III DPR RI ke Jatim, pihaknya juga akan melaporkan kasus yang ditengarai sarat dengan permainan hukum tersebut.

“Tanggal 7 peb lalu, Sanah sudah kirim surat ke komisi III, agar kasus di buka kembali. Bila benar hasil lab krim tentang cap jempol sidik jari non identik, mk surat kuasa menjual ke PT Pakuwon Darma tidak sah dan batal demi hukum dan kami akan membatalkan jual beli tersebut melalui gugatan perdata di PN Surabaya,” ungkapnya.

Saat di konfirmasi Rindoko anggota komisi III DPR/RI membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima pengaduan ini dan sudah di teruskan ke Polda Jatim.

Sementara itu Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Rahmat Mulyana membenarkan bahwa pihaknya telah menerima berkas pengaduan dari Komisi III terkait kasus tersebut.”Kita akan mempelajari kembali,karena ini kasus lama,sehingga perlu di kaji ulang,”ujar Kabid Humas.(wis/nas)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Polda Akan Digugat Mbok Sanah"