Pisau Lipat & Absurditas Penegakan Hukum

Tidak ada komentar 13 views

SURABAYA – Pakar Hukum Trimoelja D. Soerjadi, SH mengatakan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) 5 bulan penjara yang ditujukan kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta Arief Johar Cahyadi Permana, dalam Sidang Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, Rabu (16/3) kemarin, sungguh tidak nalar dan mengoyak rasa keadilan.

Menurutnya, membawa pisau lipat multi fungsi sebagai alat pendukung dalam menjalankan tugas dalam situasi bencana Gunung Merapi adalah kelengkapan standar.

“Bagi saya membawa pisau lipat wajib hukumnya. Ya sekedar jaga-jaga saja mengantisipasi siapa tahu jika sewaktu-waktu diperlukan selama perjalanan,” ujar Trimoelja

Trimoelja menyayangkan FPI yang dalam berbagai kegiatannya di berbagai tempat main hakim sendiri di depan umum membawa  & mengayun-aunkan berbagai jenis senjata tajam seperti pedang, parang dan pisau, namun secara kasat matanya peristiwa semacam itu berulang kali terjadi di depan polisi tetapi polisi membiarkannya saja. Tetapi Arief yang sebagai relawan membantu malah ditindak keras.

Kata Trimoelja, ini sungguh penegakan hukum yang absurd. Nulung kepentung sungguh perumpamaan yang tepat untuk kasus Arief. Absurditas penegakan hukum yang menimpa Arief membuktikan bahwa keadilan sudah sirna dari bumi pertiwi. Aparat penegak hukum sudah hilang lenyap nuraninya ditelan tsunami budaya korup.

Seperti diketahui, Arief Johar Cahyadi Permana sebagai relawan bencana gunung Merapi, tertangkap tangan membawa pisau lipat multi fungsi didalam tas pinggangnya dalam sebuah razia yang digelar Polres Sleman.

Kemarin ia di sidang Pengadilan Negeri Sleman dituntut pidana penjara 5 bulan oleh JPU karena dianggap terbukti melanggar UU Darurat no. 12/1951 yakni membawa senjata tajam jenis pisau lipat bukan pada tempat dan peruntukannya. Menurut JPU terdakwa saat itu berada di luar radius bencana Merapi. Terdakwa saat itu juga tidak mengaku sebagai anggota SAR. (iza)

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Pisau Lipat & Absurditas Penegakan Hukum"