Media Online "suarakawan.com" mengutamakan profesional, integritas, keberagaman serta menyajikan dan melayani kepuasan pembacanya maupun kepercayaan|| Mahal Itu Pilihan! Berarti Berkualitas & Puas || Semangat dalam menjalankan tugas merupakan ciri khas karakter bangsa indonesia yang mau berjuang & bekerja keras dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan negara dan rakyat Indonesia. Mari menyongsong dan menatap hari esok dengan menjalankan amanat cikal bakal negara RI serta Rakyat Indonesia atas Pancasila & UUD 1945 Asli & Sungguh2 Bukan Selalu Menjadi Penindasan kepada Rakyat...|| Suarakawan.com memberikan kemudahan & pelayanan buat pembaca dari berbagai lapisan dengan bahasa di seluruh dunia.||

Pilgub Jatim 2018, Hanura Dukung Ipong Dampingi Khofifah

20 Nov 2017 // 20:01 // HEADLINE, PILKADA

hanura-hpn

SURABAYA (suarakawan.com) – Ipong Muchlisson terus mendapatkan dukungan untuk maju Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jatim 2018 mendampingi Khofifah Indra Parawansa (KIP) untuk maju Pilgun 2018. Kali ini dukungan datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Jatim, pasalnya Ipong pria asli Jatim ini memiliki pengalaman berpolitik.

Sekretaris DPD Partai Hanura Jatim, Warsito di konfirmasi di Surabaya, Senin (20/11) menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya untuk posisi cagub pendamping  Khofifah ke partai koalisi. Atau paling tidak yang dikehendaki oleh KIP. Namun terlepas dari itu pihaknya lebih mendukung Ipong sebagai pendamping KIP.

“Jujur saja, sebenarnya kami di Partai Hanura Jatim memiliki calon pendamping KIP, yaitu Kelana Aprilianto. Namun jika partai koalisi dan Bu Khofifah menghendaki Pak Ipong apa boleh buat. Tentu kita tidak bisa memaksakan kehendak. Toh, pak Ipong cukup bagus dan melihat pengalamannya di politik, saya optimis Pak Ipong cocok menjadi pendamping KIP,” tegas Warsito.

Disisi lain, meski Ipong baru menjabat Bupati Ponorogo dua tahun, namun yang bersangkutan sudah berani maju dalam running di Pilgub Jatim 2018. Ini harus ada keberanian dan keikhlasan untuk menjadikan Jatim lebih baik. Dan Ipong sangat berani memutuskan keputusan politik tersebut dan ini sangat beresiko tinggi bagi jabatannya sebagai bupati.

Terkait Partai Demokrat yang memaksakan kehendaknya terhadap Bupati Trenggalek, Emil Dardak, menurut Warsito hal itu tidak dapat dibenarkan. Artinya yang namanya koalisi tentunya harus meninggalkan ego sentralis terkait kepemilikan kursi harus ditinggalkan. Tapi bagaimana mengusung calon yang dikehendaki oleh semua partai koalisi dan yang terpenting dikehendaki oleh KIP.

“Seharusnya Pakde Karwo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat tidak memaksakan kehendaknya. Dan harus mendengar keinginan partai koalisi sehingga dapat dibahas bersama-sama,”tandasnya.

Lebih dari itu, tambah Warsito, sosok Emil memiliki pengalaman dipanggung politik cukup minim dibanding Ipong. Dimana Bupati Trenggalek ini masih menjabat bupati satu tahun, begitu pula pengalamannya di politik masih belum terlihat. Termasuk kedekatannya di masyarakat belum juga terlihat. Terbukti beberapa waktu lalu, dirinya digugat di Polda oleh masyarakat disana.

“Tuduhan itu benar atau tidak, namun dengan adanya gugatan yang dilayangkan masyarakat ke Polda maka secara otomatis publik menilai Emir sebagai sosok yang tidak dekat dengan rakyat,” ujarnya. (aca/rur)

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar Anda


  • Terkini