Perlindungan Anak Juga Tanggung Jawab Masyarakat

Fatkhur Rohman

SURABAYA (suarakawan.com) – Raperda Penyelenggara Perlindungan Anak (PPA) yang tengah dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya. Pansus  akan mengusulkan penggantian nama itu berupa Raperda Penyelenggaraan Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak (PTKPA).

Hal ini ditegaskan oleh anggota Pansus DPRD Surabaya dari fraksi Partai Keadilan Sejahterah dan juga anggota komisi D, Fatkur Rahman, saat dihubungi melalui telepon minggu (03/07).
Menurutnya, perubahan nama PPA menjadi PTKPA sangat diperlukan. Mengingat ada empat hak dasar anak yang harus dipenuhi, seperti hak hidup layak, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan serta hak berpartisipasi.
“Hak anak itu bukan saja mendapat perlindungan, tapi masih banyak hak lainnya yang harus dipenuhi. Karena itu saya setuju dengan perubahan nama Raperda itu,”tuturnya.
Dikatakannya, sebenarnya masih ada yang lebih penting dari sekadar perubahan nama raperda perlindungan anak menjadi raperda PTKPA. Hal itu adalah peran serta masyarakat.
Persoalan PTKPA bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah. Sektor swasta juga perlu dilibatkan dalam PTKPA.
“Perlu ditambah pasal jika pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memfasilitasi keterlibatan sektor swasta dalam memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan tumbuh kembang dan perlindungan anak. Keterlibatan itu bisa berupa pemberian beasiswa dari swasta kepada anak, sponsorship kegiatan dan lainnya,” terangnya. (aca)
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Perlindungan Anak Juga Tanggung Jawab Masyarakat"