Perda Pariwisata Tidak tegas, HIPERHU Minta Pemkot Revisi

Ketua Hiperhu George Handiwiyanto

SURABAYA (suarakawan.com) – Peraturan daerah (Perda) no 2 tahun 2008 tentang pariwisata menuai kritik. Pasalnya, perda tersebut dinilai tidak memberikan perlindungan hukum bagi usaha hiburan Malam.

Hal ini ditegaskan oleh ketua Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (HIPERHU) George Handiwiyanto Kota Surabaya saat hearing di DPRD Surabaya, Senin (04/07). George  menilai perda tentang pariwisata Kota Surabaya belum mengacu undang-undang.

Karena itu, usaha hiburan belum mendapat perlindungan secara hukum atas operasional usahanya. “Kalau perda itu tidak direvisi, usaha hiburan itu dianggap seperti tempat yang bisa dibasmi sewaktu-waktu. Kita butuh kepastian hukum, “ ujarnya.

Pengajuan revisi tersebut, lanjutnya, telah disampaikan sejak Mei lalu. Dia menilai perda tersebut perlu ditambah dengan berbagai pasal yang mengacu UU no 10/2009 tentang pariwisata. Sejumlah pasal tambahan tersebut diantaranya memuat jenis usaha jasa pariwisata serta fungsi dari usaha tersebut.

“Dalam undang-undang tersebut jelas memberi perlindungan kepada usaha wisata karena usaha itu berfungsi dalam menyediakan lapangan tenaga kerja, “ ungkapnya.

Dalam undang-undang tersebut, ungkapnya, juga diatur adanya kemitraan antara pemangku kepentingan di bidang pariwisata. Dia menilai selama ini setiap pemangku kepentingan di bidang pariwisata memiliki aturan sendiri.

“Sekarang masing-masing instansi memakai gaya dan aturannya sendiri-sendiri dalam menjalankan  usaha pariwisata, ini jelas merugikan pengusaha karena tidak ada kepastian, “ ujarnya.

Kota Surabaya, ungkapnya, belum memiliki biro promosi pariwisata yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebagai media kemitraan antar pemangku kepentingan. Pengaturan terkait fungsi dan tugas usaha hiburan juga belum diatur dengan jelas dalam perda.

“Kita ingin ikut mendukung pengaturan pariwisata tapi tentu memerlukan aturan hukum yang jelas, “ tandasnya.

Sementara itu, ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengungkapkan perubahan perda tersebut sudah memiliki dasar yang cukup kuat. Perubahan perda tersebut dapat mengacu undang-undang no 10 tahun 2009.

“Revisi perda itu terkait adanya perubahan undang-undang. Kalau undang-undang itu sudah cukup, revisi bisa segera dilakukan, “ ungkapnya.

Dia meminta Disbudpar Surabaya agar tidak banyak mencari alasan  untuk merevisi perda. Pasalnya, perda harus mengacu pada undang-undang pariwisata yang berstatus hukum lebih tinggi.

“Dinas Pariwisata jangan buat alasan mengada-ada seperti tidak ada biaya buat kajian karena revisi ini tidak membutuhkan lagi kajian akademik, “ ungkapnya. (aca/nas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *